Sulawesi Barat Siapkan Satgas Khusus Pemberantasan Keuangan Ilegal pada 2027
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 18 menit yang lalu

- Tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK.
- Bunga sangat tinggi dan denda tidak wajar.
- Cara penagihan kasar, mengancam, dan menyebar data pribadi peminjam ke kontak HP.
- Syarat pencairan sangat mudah, tanpa verifikasi.
- Investasi Ilegal / Bodong
- Menjanjikan keuntungan fantastis dan pasti, misal 20% – 50% per bulan.
- Tidak memiliki izin usaha dari OJK / Bappebti.
- Menggunakan skema member get member atau ponzi.
- Tidak ada kejelasan produk dan legalitas perusahaan.
- Gadai Ilegal
- Tidak memiliki izin dari OJK sebagai perusahaan pergadaian.
- Bunga dan biaya tidak transparan.
- Barang jaminan berisiko hilang, dilelang sepihak, atau tidak bisa ditebus.
Tahun 2027, Sulbar Akan Bentuk Satgas Khusus
Sebagai langkah lanjutan, pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi.
Satgas ini akan terdiri dari unsur :
- Kepolisian
- Perbankan
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan, penindakan pelaku, serta memperluas edukasi hingga ke kabupaten dan desa-desa di Sulbar.
Cara Melindungi Diri
Masyarakat dan ASN diimbau untuk selalu melakukan 2L: Legal dan Logis.
- Legal: Cek apakah perusahaan pinjol, investasi, atau gadai tersebut terdaftar dan berizin di OJK melalui website www.ojk.go.id atau hubungi Kontak OJK 157.
- Logis: Jika keuntungan yang ditawarkan tidak masuk akal, sudah pasti itu penipuan.
- Jika sudah terlanjur menjadi korban, segera laporkan ke Indonesia Anti Scam Centre (IASC) dan pihak kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti dan meminimalisir kerugian.
Dengan edukasi yang berkelanjutan dan pembentukan Satgas di tahun 2027, Pemprov Sulbar berharap tidak ada lagi masyarakat Sulbar yang menjadi korban keuangan ilegal.
- Penulis: Ekspos Sulbar

