EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Silmy Karim, membahas reformasi sistem lapas dan imigrasi di Sulawesi Barat. Pertemuan ini berlangsung dalam acara silaturahmi di Waterpark, Hotel Maleo Mamuju, Rabu malam (2/7).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Salim S. Mengga menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dinilainya masih memprihatinkan. Beliau mengungkapkan keprihatinannya atas laporan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.
“Mungkin ke depan kita perlu melakukan penataan yang lebih baik agar betul-betul lembaga pemasyarakatan kita ini tempat mendidik warga negara kita untuk kembali ke alur yang benar,” ujar Wagub Salim.
Salim S. Mengga juga berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai anggota DPR RI, di mana ia kerap mengunjungi Lapas Cipinang dan melihat adanya kesenjangan fasilitas antara narapidana berkecukupan dan yang tidak. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem untuk menciptakan keadilan.
“Yang kere, jadi tahanan betulan. Sistem ini juga perlu kita perbaiki ke depan, agar tidak memberi kesan yang buruk,” ungkapnya.
Untuk itu, Wagub berharap Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat melakukan penataan menyeluruh demi kepentingan masyarakat dan pembangunan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, membenarkan bahwa permasalahan lapas dan imigrasi merupakan pekerjaan rumah besar. Ia menjelaskan bahwa pemisahan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ini.
“Dulu ketika masih sebagai kementerian hukum dan HAM itu bidangnya terlalu banyak… Bapak Presiden Prabowo setelah dilantik, itu salah satu yang kemudian dipisahkan itu adalah imigrasi dan pemasyarakatan karena memang memerlukan perhatian lebih dengan begitu banyaknya permasalahan yang ada,” jelas Silmy.
Wamen Silmy menegaskan bahwa kunjungannya ke Sulawesi Barat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. “Jadi saya sempatkan untuk bisa berkunjung, berdialog, memberi penguatan kemudian bisa bersilaturahmi dengan pimpinan daerah dan Forkopimda yang ada di Sulbar,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mengumumkan rencana peningkatan status Kantor Imigrasi Mamuju menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Selain itu, akan dibangun satu kantor imigrasi baru di wilayah Sulbar, serta dilakukan penambahan kapasitas dan pembangunan UPT baru untuk pemasyarakatan.
“Dengan dukungan Forkopimda dan Pemprov Sulbar, kami yakin layanan imigrasi dan pemasyarakatan bisa lebih baik dan berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara,” tutup Silmy Karim. (rls/*)
