Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Biro Hukum Matangkan Rancangan Final Pergub PASTIPADU sebelum Harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum

Biro Hukum Matangkan Rancangan Final Pergub PASTIPADU sebelum Harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 4 Apr 2026

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Hukum Setda Sulbar terus memperkuat perannya dalam memastikan kualitas produk hukum daerah melalui penyusunan rancangan final Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Program Terpadu Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah, dan Pencegahan Perkawinan Anak (PASTIPADU), sebelum memasuki tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulbar.

Kegiatan penyusunan tersebut dilaksanakan di Sekretariat Yayasan Karampuang, Jumat 3 April 2026, dengan melibatkan Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra bersama JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan Fatwansyah Rasyid.

Penyusunan rancangan final ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan substansi regulasi telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang implementatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, melalui peningkatan sinergi antar lembaga.

Kepala Biro Hukum, Suhendra dalam keterangannya menegaskan bahwa Pergub PASTIPADU dirancang sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan berbagai program prioritas pembangunan manusia di Sulbar.

“Rancangan Pergub ini tidak sekadar regulasi administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang memastikan intervensi pemerintah daerah berjalan terpadu, berbasis data, dan tepat sasaran dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, serta pencegahan perkawinan anak,” ujarnya.

Suhendra menekankan bahwa penyusunan yang matang sebelum harmonisasi sangat penting guna meminimalisir koreksi substansi di tingkat Kanwil Kementerian Hukum.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bulan Ini, Kemenag akan Lantik 71.010 PPPK Serentak di Seluruh Indonesia

    Bulan Ini, Kemenag akan Lantik 71.010 PPPK Serentak di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 314
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan melantik sebanyak 71.010 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 secara serentak pada Senin, 26 Mei 2025. Pelantikan akan digelar dengan skema hybrid, yakni secara luring dan daring di seluruh satuan kerja Kemenag. “Ini merupakan salah satu pelantikan PPPK terbesar di lingkungan Kementerian Agama. […]

  • Berikut Langkah Pertolongan Pertama saat Terjadi Kebakaran yang Perlu Anda Ketahui

    Berikut Langkah Pertolongan Pertama saat Terjadi Kebakaran yang Perlu Anda Ketahui

    • calendar_month Sen, 27 Mar 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 236
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Kebakaran rumah kerap kali di kaitkan dengan korsleting. Korsleting sendiri merupakan arus listrik yang mengalir terlalu besar dari kapasitas yang bisa ditanggung oleh suatu kabel atau alat kelistrikan. Selain itu, penyebab kebakaran sering kali bersumber dari peralatan pemanas yang rusak dan malfungsi listrik. Kebakaran rumah memicu konsekuensi terjadinya hal-hal yang berbahaya. Pada […]

  • Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa Teken Kerja Sama Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Kondosapata

    Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa Teken Kerja Sama Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Kondosapata

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 278
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamasa resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPSD) di RSUD Kondosapata, Kabupaten Mamasa. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam upaya memperkuat […]

  • Rayakan Idul Adha, Pemprov Sulbar Serahkan 18 Sapi Kurban ke Kabupaten

    Rayakan Idul Adha, Pemprov Sulbar Serahkan 18 Sapi Kurban ke Kabupaten

    • calendar_month Sab, 9 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 222
    • 0Komentar

    MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Pemprov Sulbar menyerahkan 18 ekor Sapi Kurban untuk setiap kabupaten di Sulbar. Masing-masing kabupaten mendapatkan tiga ekor sapi. Sapi Kurban tersebut merupakan hasil donasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Sebelum diserahkan ke kabupaten, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan guna mastikan Sapi Kurban bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kepala […]

  • Atalia Praratya: Momen Berbagi Kasih bagi Sesama

    Atalia Praratya: Momen Berbagi Kasih bagi Sesama

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 153
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Puncak acara Bulan Berbagi On The Street (BUBOS) ke-7 Tahun 2023 akan digelar pada 15 April 2023, di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung. Berbeda dengan BUBOS sebelumnya, BUBOS ketujuh kali ini mengusung tema “Bertasbih” atau berbagi cinta, berkah, dan kasih di mana konsep berbagi sesama akan lebih ditonjolkan. Ditemui usai Japri […]

  • Implementasi SE Gubernur Nomor 17 Tahun 2026, Bapenda Sulbar Evaluasi Pendapatan di Biro Pemkesra

    Implementasi SE Gubernur Nomor 17 Tahun 2026, Bapenda Sulbar Evaluasi Pendapatan di Biro Pemkesra

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 228
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada […]

expand_less