Biro Hukum Matangkan Rancangan Final Pergub PASTIPADU sebelum Harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum

Di era digital saat ini, sinergi antara praktisi kehumasan dan media massa menjadi sangat krusial agar narasi publik yang terbangun tetap akurat, edukatif, dan berbasis fakta. Selain itu, akses informasi yang cepat dan akurat juga penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami utuh oleh masyarakat tanpa distorsi. “Media merupakan mitra strategis kami dalam menyampaikan program kerja […]

Pusat gempa berada di laut 50 kilometer selatan Polewali Mandar. Getaran gempa dirasakan di: – Majene (III–IV MMI) – Polewali Mandar (III–IV MMI) – Parepare (III–IV MMI) – Sidrap (II–III MMI) – Mamuju (II–III MMI) – Makassar (II–III MMI) – Pangkep (II–III MMI) – Gowa (II–III MMI). Gempa terjadi akibat aktivitas tektonik di wilayah tersebut. […]

“Sekaligi lagi yang terjadi adalah tingkat kedisiplinan. Sudah ada 7 orang PPPK yang ingin berhenti, silahkan bermohon. Kalau ada tidak pernah kelihatan, kita langsung tindak lanjuti, penegakan disiplin akan kami berlakukan secara tegas. Mulai dari teguran, pertama, kedua, ketiga, pengurangan gaji, hingga pemberhentian,” tegasnya. Bukan hanya urusan absensi, Habibi juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan dari sisi […]

Dalam arahannya, Murdanil menegaskan bahwa setiap PPPK memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesra. “Evaluasi ini bukan untuk mencari kekurangan, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja. Saya berharap seluruh PPPK tetap menjaga disiplin, integritas, loyalitas, serta mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, […]

Koordinasi dilakukan secara intensif dengan melibatkan kepala sekolah, pengelola UPTD, serta aparat desa dan kelurahan setempat guna memastikan kesesuaian batas-batas fisik lahan dengan kondisi di lapangan. Agenda pengukuran ini mendapat sambutan positif dari kepala sekolah maupun pengelola UPTD. Mereka menilai kepemilikan sertifikat resmi akan menjadi dasar penting dalam memperoleh bantuan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas dari […]

Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pengadaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberpihakan terhadap ekonomi lokal. Substansi kegiatan difokuskan pada penguatan strategi konsolidasi pengadaan dan optimalisasi fungsi clearing house sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pengadaan. Tiga narasumber dari LKPP, KPK, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memaparkan pendekatan berbasis […]

Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dr. Musadri Amir Abdullah, menyampaikan bahwa supervisi merupakan salah satu strategi manajemen dalam memastikan seluruh layanan rumah sakit berjalan sesuai standar mutu dan harapan masyarakat. “Pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh komitmen seluruh sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terbaik. Karena itu, supervisi […]

Pada sesi materi, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, dr. Erliani A, memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian klaim pending. Ia menjelaskan bahwa pengajuan klaim revisi sebaiknya digabung dengan klaim susulan agar penyelesaian klaim pending dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Selain itu, Tim Casemix diharapkan segera mengisi […]

“Saya berharap seluruh ASN senantiasa hadir tepat waktu, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Junda. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus, mewakili Kepala Dinas Suyuti Marzuki, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan sidak tersebut sebagai bagian dari upaya pembinaan […]

Dalam paparannya, Maddareski juga memaparkan rincian kuota Program BSPS Tahun 2026 yang tersebar di enam kabupaten di Sulawesi Barat, sekaligus menyampaikan target penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan diselesaikan sepanjang tahun 2026. Menurutnya, sesuai arahan strategis dari Kementerian PKP, pelaksanaan program pembangunan perumahan tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi lintas instansi […]