DPRD Polman Kunjungi PUPR Sulbar, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Pembahasan Program 2027

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (30/9/2026). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan sekaligus membahas kondisi infrastruktur dan rencana program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Polman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar perencanaan pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, semakin tepat sasaran, berdampak langsung kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan Panca Daya pembangunan Sulbar. 

Rombongan DPRD Polman dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman Amir, didampingi sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III serta jajaran Sekretariat DPRD. Sedikitnya 16 orang hadir dalam kunjungan tersebut. Sementara dari Dinas PUPR Sulbar, pertemuan dipimpin Sekretaris Dinas Muhammad Ridwan Alimulk bersama jajaran teknis.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Polman menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur, khususnya persoalan drainase dan gorong-gorong yang melintasi wilayah kewenangan provinsi. Sejumlah kawasan seperti Pekkabata, Manding, Madatte hingga Polewali menjadi perhatian karena pada musim hujan berpotensi mengalami genangan dan banjir.

DPRD Polman menyampaikan bahwa sebagian saluran yang berada di kawasan tersebut merupakan saluran lama yang telah mengalami perubahan kondisi akibat perkembangan dan pelebaran jalan. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas kewenangan untuk memastikan fungsi drainase dan gorong-gorong tetap berjalan serta mampu menampung aliran air dari kawasan sekitar.

Selain persoalan drainase, pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi rencana kerja Dinas PUPR Sulbar tahun 2027. Pada bidang Bina Marga, sejumlah rencana kegiatan yang dibahas antara lain Lampa–Mapilli, rekonstruksi Matangnga–Keppe, Tinambung–Alu, Alu–Pao-Pao, Matangnga–Keppe serta pembangunan Jembatan Matangnga–Keppe.

Sementara pada bidang Sumber Daya Air (SDA), sejumlah rencana yang dibahas meliputi peningkatan Daerah Irigasi (DI) Lakejo, pembangunan bronjong Sungai Riso, normalisasi Sungai Tumpiling, rehabilitasi jaringan irigasi Lakejo, peningkatan DIT di Nepo, DIT Panyampa serta DIT Katumbangan.

Untuk bidang Cipta Karya, salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan SPAM Regional, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat.

Terkait bidang SDA, Kepala Bidang SDA PUPR Sulbar Suriana Zain menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dan kriteria kewenangan daerah irigasi, wilayah Polman memiliki sejumlah jaringan irigasi yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, di antaranya DI Lakejo dengan luasan sekitar 1.265 hektare dan DI Tandung sekitar 1.000 hektare.

Untuk DI Lakejo, pembahasan mencakup kondisi bendung, sedimentasi serta jaringan irigasi. Sementara untuk DI Tandung, kebutuhan penanganan bendung juga menjadi salah satu usulan yang akan dikomunikasikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tersedia.