PASTIPADU Tembus Lima Besar Indonesia’s SDGs Action Awards 2026, PUPR Sulbar Siap Perkuat Sinergi Pembangunan

MAMUJU — Keberhasilan Provinsi Sulawesi Barat menembus lima besar Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 melalui inovasi Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU) menjadi kebanggaan seluruh masyarakat sekaligus momentum memperkuat sinergi pembangunan lintas sektor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inovasi tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui Panca Daya, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan, PUPR memandang ketersediaan infrastruktur dasar sebagai bagian penting dari upaya mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan. Akses air minum aman, sanitasi layak, konektivitas jalan, dan infrastruktur permukiman yang memadai mendukung terciptanya lingkungan sehat, memperluas akses pelayanan dasar, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Firman Juang Mallarangeng, menyampaikan bahwa presentasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, bersama jajaran perangkat daerah di tingkat nasional merupakan kebanggaan bersama, termasuk bagi seluruh unsur yang menjadi sistem pendukung pembangunan daerah.

“Presentasi Bapak Sekretaris Daerah di tingkat nasional merupakan kebanggaan kita semua selaku supporting system pembangunan daerah. Ini bukan hanya kebanggaan pemerintah provinsi, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Terlebih lagi, upaya penurunan stunting yang menunjukkan perkembangan positif menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat sinergi. PUPR akan terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujar Firman, Sabtu (24/10/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penilaian nasional pada Jumat (23/10/2026), angka kemiskinan Sulawesi Barat disebut turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Sementara itu, angka stunting yang sebelumnya tercatat 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dibandingkan dengan angka sekitar 26 persen berdasarkan pencatatan elektronik e-PPGBM. Kedua angka stunting tersebut berasal dari sumber dan metode pengukuran berbeda sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai perbandingan yang setara. Pada indikator pendidikan, jumlah anak tidak sekolah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu anak disebut telah berkurang menjadi sekitar 22 ribu anak. Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan terpadu yang menghubungkan persoalan kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan faktor sosial lainnya.