Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sulbar Masuki Tahap Kedua, Perkuat Landasan Hukum Pengelolaan Potensi Maritim
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 19 menit yang lalu

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Upaya memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat terus berlanjut.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Kamis (19/11/2026).
Penyusunan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mendorong pengelolaan potensi daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Rapat harmonisasi sehari ini dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Habsi Wahid, yang merupakan inisiator pembentukan Ranperda tersebut.
Kehadiran inisiator menjadi bagian penting dalam memastikan substansi regulasi yang disusun tetap sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan daerah.
Rapat kali ini merupakan pertemuan harmonisasi kedua, setelah pada rapat sebelumnya terdapat sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi perbaikan dari instansi teknis. Berbagai masukan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan kalangan akademisi di Universitas Hasanuddin (UNHAS), guna memperkaya substansi serta memastikan rancangan regulasi memiliki landasan pemikiran yang komprehensif.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat turut mengambil bagian dalam proses tersebut dengan diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, dan Kepala Bidang TRL, Apriyadi. Keduanya hadir untuk memberikan dukungan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, khususnya terkait substansi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat enam pokok pengaturan utama yang menjadi ruang lingkup pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni:
Ketentuan Umum, yang memuat definisi, batasan, serta istilah yang menjadi dasar pemahaman dalam pelaksanaan peraturan daerah.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil agar tetap terjaga kelestariannya.
Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang diarahkan untuk menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang tertib, bertanggung jawab, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan.
Pengelolaan Budidaya Ikan dan Pemasarannya, yang mencakup pengembangan usaha budidaya, peningkatan produktivitas, serta penguatan akses pemasaran hasil perikanan.
- Penulis: Ekspos Sulbar

