Bermasalah, Kepsek SMPN 1 Bambalamotu dan Kepsek SDN Salule Dicopot

ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Pemkab Pasangkayu mengambil tindakan tegas terhadap polemik yang terjadi di SMPN 1 Bambalamotu dan SD Salule. Kedua pucuk pimpinan di sekolah itu dicopot.

Pemberhentian Kepala Sekolah (Kepsek) di dua sekolah itu berdasarkan hasil rapat Baperjakat dan tim terpadu ( Dinas Pendidikan, Bappeda & Litbang serta BPKAD). Hasil rapat itu juga menunjuk Pelaksana Tugas sambil menunggu Kepsek yang definitif berdasarkan hasil seleksi.

Sekkab Pasangkayu Firman S.Pi, MP, yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sekolah tersebut, Senin 10 September, menyampaikan polemik yang terjadi di SMPN 1 Bambalamotu sangat tidak bisa ditolerir lagi. Konflik antar Kepsek dengan para guru seharusnya tdk boleh mengorbankan hak – hak anak sekolah untuk memperoleh hak pengajaran.

BACA JUGA:  Empat Pilar Kebangsaan, Membangun Generasi Emas Indonesia

Pun demikian terhadap masalah yang terjadi di SD Salule. Proses belajar mengajar disana terhambat disebabkan dipimpin oleh seorang Kepsek yang tidak disipilin.

“Kondisi ini tidak bisa di tolerir karena sangat bertentangan dengan peundang-undangan dan khususnya bertentangan dengan Nawa Jiwa bupati dan wakil bupati tentang peningkatan dan perluasan layanan pendidikan.” tegas Firman

BACA JUGA:  Empat Pilar Kebangsaan, Membangun Generasi Emas Indonesia

Sekab Pasangkayu ini menghimbau kepada seluruh Kepsek yang ada diwilayah Pasangkayu, agar secara bersama – sama dan bersunguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Nawa Jiwa Pemerintahan Bupat Agus Ambo Djiwa dan Wabup Muhammad Saal.

” Seluruh kepala sekolah dan guru yang ada di Pasangkayu harus tegas menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan dan Nawa Jiwa pemerintah kabupaten” imbuhnya.

BACA JUGA:  Empat Pilar Kebangsaan, Membangun Generasi Emas Indonesia

Dalam Sidak ke sekolah-sekolah itu sendiri, Sekkab Pasangkayu didampingi oleh Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Andi Baso dan Staf Khusus Bupati Muliadi Saleh.

“Sidak yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan rutin dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi pendidikan disetiap wilayah, baik kondisi fisik, pengelolaan keuangan sekolah maupun kondisi proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para guru” jelasnya. (has)