Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » SPIP-APIP ke Level Tiga, BPKP Apresiasi Pemkab Pasangkayu

SPIP-APIP ke Level Tiga, BPKP Apresiasi Pemkab Pasangkayu

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Kam, 14 Feb 2019
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) Fauqi Achmad Kharir menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Pasangkayu.

Sekaitan dengan komitmen Pemkab Pasangkayu yang terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga saat ini telah mencapai level tiga.

Itu disampaikannya saat acara sosialisasi peran SPIP dan APIP dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah, di aula kantor Bupati Pasangkayu, Kamis 14 Februari.

Kata dia, pencapaian SPIP dan APIP hingga ke level tiga merupakan hal yang luar biasa bagi Kabupaten Pasangkayu, apa lagi kabupaten ini terbilang masih berumur muda. Ia menyebut tidak semua kabupaten dapat mencapai target tersebut.

“ Implementasi SPIP pada level tiga itu berarti semua aspek layanan pemerintah daerah itu sudah ada pedomannya, kemudian pedoman aturannya itu sudah diketahui semua pelaksanannya, dan telah diimplementasikan. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen bapak bupati, wakil bupati Pasangkayu, bapak Sekda serta para kepala OPD nya” terangnya.

Kendati demikian ia tetap memberi beberapa catatan dalam rangka semakin memperbaiki SPIP dan APIP di Pasangkayu kedepan.

Untuk SPIP ia berharap penerapannya tidak hanya di delapan OPD saja, tapi semua OPD lingkup Pemkab Pasangkayu. Tidak hanya itu, untuk penguatan SPIP hendaknya dibentuk Satgas SPIP tingkat OPD, meningkatkan kapasitas personil tim Satgas, mengoptimalkan fungsi Satgas, serta terintegrasi dengan penerapan SAKIP ( sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKK-BNN Provinsi Jabar Perkuat Kolaborasi Sosialisasikan Gerakan Anti Narkoba

    PKK-BNN Provinsi Jabar Perkuat Kolaborasi Sosialisasikan Gerakan Anti Narkoba

    • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 107
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menuturkan, kerja kolaboratif berbagai stakeholder memegang peranan penting dalam menyosialisasikan gerakan anti narkoba. Atalia sendiri mengajak kader PKK di Jabar berkolaborasi dengan Patriot Desa dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jabar untuk bergerak secara masif melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. “Melalui […]

  • Kapolresta Mamuju Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Optimalkan Pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2025

    Kapolresta Mamuju Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Optimalkan Pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2025

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 323
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat yang akan dimulai pada Selasa, 25 Maret 2025, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di kantor bupati Mamuju guna memastikan operasi berjalan optimal. Operasi Ketupat merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk operasi kemanusiaan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan […]

  • Bantuan Sepeda Untuk Pedagang Ikan Keliling

    Bantuan Sepeda Untuk Pedagang Ikan Keliling

    • calendar_month Rab, 21 Des 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Pedagang ikan keliling terutama yang berjalan kaki, mendapat bantuan sepeda dari Pemkab melalui Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Pasangkayu. Bantuan diserahkan oleh Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Rabu 21 Desember. Sebanyak 42 orang pedagang ikan keliling se-Pasangkayu mendapat bantuan sepeda yang dilengkapi dengan dua termos dan sebuah boks pendingin ikan. Bantuan itu, kata bupati, […]

  • Pembahasan Indikator Kinerja, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Pengukuran Kinerja Lebih Objektif

    Pembahasan Indikator Kinerja, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Pengukuran Kinerja Lebih Objektif

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 175
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja melaksanakan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi, Rabu 15 Oktober 2025. Kegiatan […]

  • BKK 2026 Disiapkan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Tekankan Pentingnya Dokumen Lengkap

    BKK 2026 Disiapkan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Tekankan Pentingnya Dokumen Lengkap

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 108
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Pemerintah Desa Lalattedong, Kabupaten Majene, Kamis (2/4/2026). Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kelengkapan berkas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2026. Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat melalui program “Panca Daya” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi […]

  • Komisi VIII Raker Bersama Mensos Membahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja

    Komisi VIII Raker Bersama Mensos Membahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Sosial RI mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.326.795.000.000. Dengan adanya efisiensi ini, pagu anggaran Kementerian Sosial RI yang semula Rp79.588.005.512.000 menjadi Rp78.261.210.512.000. “Kami meminta Mensos segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk […]

expand_less