ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Pemkab Pasangkayu kini tengah menggodok kembali untuk berkerjasama dengan BPJS kesehatan. Pemkab pun membantah jika langkah itu bentuk inkonsistensi, sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan.
Sekkab Pasangkayu Firman menyampaikan ada keselahan persespi yang terbangun di publik terkait langkah Pemkab yang belum membangun kerjasama dengan BPJS. Seolah enggan membangun kerjasama dan mengenyampingkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Padahal tidak demikian, kata Firman pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selalu menjadi preoritas Pemkab. Terlebih terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan yang menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu.
” Kita belum membangun kerjasama karena uang untuk menutupi kenaikan iuran BPJS sebesar Rp. 8,3 milyar itu belum ada. Sementara dalam regulasi, kita memang tidak dibolehkan untuk membangun kerjasama jika uangnya yang belum ada. Ini yang sementara kami usahakan” jelasnya Kamis 14 Mei.
Sementara sambung dia, jikapun dipaksakan untuk membangun kerjasama maka ada beberapa skenario yang terpaksa dilakukan diantaranya mengurangi jumlah peserta PBI atau mengurangi jumlah pelayanan dari 12 bulan menjadi empat bulan saja.
” Jadi sembari mengumpulkan uang untuk menanggulangi kenaikan iuran BPJS ini, kami bersama BPJS kesehatan melakukan pembenahan data agar peserta PBI kedepan memang benar-benar orang yang layak ditanggung oleh daerah” pungkasnya.(has)
