Bupati Pasangkayu Terima Kunjungan Kepala Kejati Sulbar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Mantan Wakil Bupati Polman M. Natsir Rahmat dan mantan Wakil Bupati Majene Arismunandar, dilaporkan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulbar, Rabu 9 April 2025. Selain kedua mantan pejabat ini, delapan orang juga ikut dilaporkan. Mereka adalah Saggaf Katta, Abd. Rasyid Rahmat, A. Fattah Katta, Busman M. Yunus, Ahmad Usman, Kartini, […]

Jakarta (ekspossulbar.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dilansir dari laman […]

PASANGKAYU– Tim Pengawas Operasi (Was Ops) Itwasda Polda Sulbar memantau pos penyekatan Sulbar-Sulteng di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 11 Mei. Didampingi oleh Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H.Siagian. Tim dipimpin oleh Auditor Madya Tk.III selaku Ka Tim Was Ops Kombes Pol Sahat Tinambunan, bersama Parid I Itbid I Kompol Abdul Karim. Kehadira tim Ops Itwasda […]

ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasangkayu mulai mengagendakan vaksinasi tahap kedua. Kepala Dinkes Pasangkayu Samhari mengungkapkan, vaksinasi tahap kedua rencana dilakukan pada 18 Februari nanti, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu yang baru.

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung dan menyelaraskan arah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, mengatakan bahwa kebijakan nasional yang menitikberatkan pada ketahanan pangan […]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara tentang anggota partai politik tidak boleh menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator. “Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa […]