ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Pemkab Pasangkayu mulai menyusun rancangan awal teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. Ini merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.
Kegiantan penyusunan berlangsung di ruang rapat kantor Bappeda Litbang Pasangkayu, Jumat 4 Desember. Dibuka oleh Sekkab Firman yang didamping oleh Kepala Bappeda Litbang Abidin. Hadir sejumlah kepala OPD dan perwakilan OPD.
Dalam materi yang di paparkan, Firman menyampaikan, bahwa penyusunan dokumen teknoratik RPJMD 2022-2027 disusun secara paralel dengan dokumen kajian lingkungan hidup dan isu strategis daerah.
Sementara dalam penyusunan dokumen teknoratik tetap memperhatikan, isu global, isu nasional dan isu regional. Dalam isu global misalnya ada situasi Pandemi Covid 19, sementara di isu nasional terkait pemindahan ibu kota baru, proyek ALKI 2, kemudian pada isu regional ada rencana pembenahan jalur trans sulawesi Makassar-Manado.
Selain terkait isu stragesis global, nasional dan regional, ada beberapa permasalahan daerah yang mesti menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen teknoratik. Yakni masalah peningkatan kualitas SDM, penguatan struktur perekonomian daerah, pemerataan pembangunan wilayah, pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif.
” Terkait peningkatan SDM ada beberapa hal bisa dilakukan. Seperti pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, jaring pengaman sosial, pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas anak dan pemuda, pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan produktifitas dan daya saing” paparnya.
Sambung dia, untuk penguatan struktur perekonimian daerah, beberapa hal yang bisa dilakukan yakni tata kelola sumber daya ekonomi yang efektif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, melakukan trasnformasi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta optimalisasi transformasi struktural.
Terkait akselerasi pemerataan pembangunan wilayah, berkutat pada wilayah penyediaan akses perumahan dan pemukiman yang layak, penyediaan akses air minum dan sanitasi, ketahanan infrastruktur kebencanaan, penyediaan dan modernisasi irigasi, pemantapan infrastruktur darat dan laut, penyediaan ketenagaan listrikan, serta penguatan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi.
Untuk ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dilakukan yakni peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan upaya ketahanan bencana. Terakhir masalah tata pemerintahan yang bermartabat, strateginya yakni peningkatan mental spritual serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
” Saya harap semua OPD bisa memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen teknokratik ini. Kemudian memaskukan data yang valid untuk semakin memperkaya penyusunan dokumen dan supaya kebijakan yang dibuat kedepan tepat sasaran” imbuh Firman.(has)
