MAMUJU – DPRD Mamuju mendesak Pemkab Mamuju segera menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban gempa Mamuju.
Mamuju sendiri mendapat alokasi bantuan DTH sebesar 4 milyar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Empat milyar rupiah itu nantinya akan disalurkan secara bertahap kepada 1.501 kepala keluarga (KK) yang dinyatakan rumahnya rusak berat.
Ketua komisi I DPRD Mamuju H. Sugianto dalam rapat gabungan komisi Selasa, (26/04/2021) kemarin menegaskan bahwa berdasarkan keterangan BPBD Mamuju bahwa dana tersebut telah dikirim oleh BNPB sejak awal ahir Maret lalu namun belum dapat disalurkan karena adanya sejumlah kendala, salah satunya adalah data penerima bantuan belum diassessment oleh tim asessment dari dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Mamuju.
“Jadi baru kita ketahui masalahnya ternyata ada pada asessment, nah dana untuk turun melakukan surpey atau asessment yang tidak ada. Tentu ini harus segera kita carikan solusinya, kalau dianggap perlu Pemkab Mamuju segera mengajukan izin prinsip ke DPRD agar dananya segera ada. asessment ini harus dilakukan, tanpa ini BPBD tidak akan mencairkan dana tersebut. Jangan endapkan dana ini, hargai niat baik pemerintah pusat, karena itu kami minta agar masalah ini dapat segera diselesaikan.”kata politisi senior partai Golkar itu.
