Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Anggota DPRD Mamasa Soroti Sistem DO Pupuk Bersubsidi.

Anggota DPRD Mamasa Soroti Sistem DO Pupuk Bersubsidi.

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 30 Mar 2022
  • comment 0 komentar

Mamasa, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Dibalik Langkanya Pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamasa, di sinyalir adanya Penyalahgunaan sistem Delivery Order (DO) di Penyalur Pupuk Bersubsidi.

Pasalnya Semua kelompok tani sudah melakukan DO Pupuk Subsidi namun hingga Maret 2022 mereka belum mendapat pupuk 100 persen sesuai usulan yang tertera di Rencana Depenitip Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Andika menyampaikan praktik sistem DO yang dilakukan Pihak Agen atau penyalur pupuk subsidi menjadi problem dan polemik di tengah masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

Menurutnya, regulasi tentang DO yang dilakukan pihak agen atau penyalur ke kelompok tani, dirinya belum pernah menemukan aturan pembelian pupuk dengan sistem DO.

“Saya belum dapat regulasi tentang sistem DO di pihak agen ” ungkap Andika di rumahnya Selasa 28 Maret 2022

Andika menyampaikan prosedur permintaan pupuk. Pihak agen atau Pihak penyalur dalam hal ini Hak Tani sebagai penyalur yang melayani kabupaten Mamasa melakukan Delivery Order (DO) ke perusahaan PT. Pupuk Indonesia.

Lalu PT Pupuk Indonesia merekomendasikan ke Ritel untuk pengambilan Pupuk, setelah itu baru pihak penyalur memberikan ke agen toko Rama untuk di salurkan ke kelompok petani.

Ia menilai dengan adanya sistem DO ini, seolah olah Para kelompok tani yang memesan langsung ke PT Pupuk Indonesia. bukan pihak agen atau penyalur yang memesan pupuk tersebut.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Larang Anggota Parpol Jadi Caleg DPD

    MK Larang Anggota Parpol Jadi Caleg DPD

    • calendar_month Sen, 23 Jul 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 707
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara tentang anggota partai politik tidak boleh menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator. “Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa […]

  • Optimalisasi Irigasi Lakejo, Dinas PUPR Sulbar dan BPP Tapango Perkuat Sinergi

    Optimalisasi Irigasi Lakejo, Dinas PUPR Sulbar dan BPP Tapango Perkuat Sinergi

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 174
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Polman — Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka di Bendungan Lakejo, pada 24 Oktober 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tapango memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Daerah Irigasi Lakejo sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar […]

  • Presiden Harap RUU Kesehatan Dapat Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

    Presiden Harap RUU Kesehatan Dapat Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

    • calendar_month Sel, 11 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 435
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan nantinya dapat mereformasi pelayanan di bidang kesehatan. “Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita,” ujar Presiden dalam keterangan persnya setelah Peresmian Jalan Tol Cisumdawu, di Kabupaten Sumedang, Jawa […]

  • Menyesuaikan Regulasi, RPJMD 2016-2021 Pemkab Pasangkayu Diubah

    Menyesuaikan Regulasi, RPJMD 2016-2021 Pemkab Pasangkayu Diubah

    • calendar_month Sen, 28 Jan 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 417
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemkab Pasangkayu, diubah. Itu terungkap saat acara konsultasi publik penyusunan Perubahan RPJMD Pemkab Pasangkayu 2016-2021 dan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang di selenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda Litbang) Pasangkayu, Senin 28 Januari. Acara itu dibuka oleh Sekkab Pasangkayu, […]

  • Kapolresta Mamuju Hadiri Diskusi Pemutaran Film Sinema Ramadan

    Kapolresta Mamuju Hadiri Diskusi Pemutaran Film Sinema Ramadan

    • calendar_month Rab, 26 Mar 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 179
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ardi Sutriono menghadiri diskusi pemutaran film bertajuk Sinema Ramadan refleksi nilai Pancasila dan kebersamaan yang digelar di Café Ngalo Rock. Kehadiran Kapolresta dalam acara ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi dengan para pecinta seni, budaya, serta masyarakat pengunjung yang hadir. Ditemui hari ini, Rabu (26/3) Kapolresta Mamuju mengapresiasi […]

  • Tim Kemenkopolhukam-Pemkab Pasangkayu Bahas Situasi Wilayah

    Tim Kemenkopolhukam-Pemkab Pasangkayu Bahas Situasi Wilayah

    • calendar_month Kam, 25 Jul 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 558
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Tim dari Kemenkopolhukam RI menyambangi Pasangkayu, Kamis 25 Juli. Menggelar rapat bersama dengan Pemkab Pasangkayu membahas situasi wilayah di kabupaten paling utara Sulbar ini. Tim Kemenkopolhukam dipimpin oleh Asdep. Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kol. Laut. R. Arief B. Pemkab sendiri diwakili oleh Asisten I Makmur, Kepala Bappeda Arahamuddin, perwakilan dari Kesbangpol, […]

expand_less