Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Beralih ke Siaran Digital, Jabar Dapat Jatah 1 Juta STB Gratis untuk Warga Miskin Gubernur: Jabar Siap Tambal Jika Ada Kekurangan

Beralih ke Siaran Digital, Jabar Dapat Jatah 1 Juta STB Gratis untuk Warga Miskin Gubernur: Jabar Siap Tambal Jika Ada Kekurangan

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 1 Apr 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Jawa Barat mendapat jatah 1 juta lebih unit Set Top Box dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam migrasi siaran televisi analog ke digital atau Analog Swicth Off.

Dalam Analog Swicth Off (ASO) Pemerintah Pusat akan memberikan secara gratis 6,7 juta unit Set Top Box (STB) kepada warga miskin kategori DTKS yang masih memiliki televisi analog.

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhoni G. Plate dalam puncak peringatan ke-89 Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) di The House Convention Hall, Pasirkaliki Hypersquare, Kota Bandung, Jumat (1/4/2022).

ASO akan dimulai akhir April 2022 dan selesai paling lambat 2 November 2022 sesuai amanat UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Pemberian STB gratis akan terbagi menjadi tiga tahap,” ujar Jhoni G. Plate.

Pernyataan Menteri diamini Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Adiyana Slamet. Menurutnya, data pasti dari masyarakat miskin yang berhak mendapat Set Top Box (STB) akan dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat.

“(Namun) Data awal yang kami terima sebanyak 1.000.164 unit STB untuk masyarakat miskin,” sebut Adiyana.

ASO tahap pertama 30 April 2022 akan dimulai di 12 daerah kawasan timur Jabar yakni Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Majalengka, dan Sumedang.

Tahap kedua mulai 25 Agustus 2022 di wilayah Bandung Raya (Kota/Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat) serta kawasan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), lalu terakhir 2 November untuk wilayah Barat atau Purwasuka (Purwakarta, Sukabumi, Subang, Karawang).

Adiyana menjelaskan, STB gratis itu akan dibagikan Kemenkominfo melalui PT Pos Indonesia dan pihak ketiga bekerja bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan.

Menurutnya, bantuan pengadaan STB untuk masyarakat miskin itu merupakan komitmen pemerintah dalam melayani kebutuhan hiburan dan informasi bagi masyarakat tidak mampu di era digital.

“Kalau tidak dibantu, masyarakat miskin nanti tidak akan bisa nonton televisi karena sistem siaran analog sudah dimatikan dan beralih ke digital” ujar Adiyana.

Adapun manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan siaran digital adalah gambar dan suara di televisi akan lebih jelas dan jernih. Namun bagi pesawat televisi yang masih analog, harus dibantu alat yang bernama STB tersebut.

Peringatan ke-89 Harsiarnas sendiri berpusat di Kota Bandung dari 26 Maret – 1 April 2022. Rangkaian acara terdiri dari vaksin booster oleh KPID, berbagai seminar tentang penyiaran, sosialisasi dan edukasi ASO. Acara puncak dihadiri juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua KPI Pusat Agung Supriyo Sejumlah artis ternama seperti penyanyi Rossa dan Rizky Febian, serta komedian Jarwo Kwat dan Abdel juga ikut berpartisipasi.

Sore harinya di Gedung Pakuan Bandung saat Forum Pemred, Gubernur berujar Jabar akan mengawal pembagian STB gratis di 12 daerah pada tahap pertama. Menurutnya, pembagian STB gratis memang sepenuhnya domain Pemerintah Pusat. Namun Pemda Prov Jabar berperan memperbarui data DTKS dari kabupaten/kota untuk kemudian disetorkan ke Kominfo.

Meskipun tanggung jawab Pusat, Pemda Prov Jabar tetap mengantisipasi jikalau terjadi “bolong – bolong” dalam pembagian STB gratis. “Saya sedang pikirkan untuk menyediakan stok STB gratis bagi warga miskin mengantisipasi ada yang tidak tercover oleh program Pusat,” kata Ridwan Kamil.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wali Kota Makassar Ingatkan Disdik dan Diskes Perkuat Koordinasi Maksimalkan Pengawasan MBG

    Wali Kota Makassar Ingatkan Disdik dan Diskes Perkuat Koordinasi Maksimalkan Pengawasan MBG

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 142
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan seluruh sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Diskes). Guna memaksimalkan pengawasan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, Pemkot Makassar pun terus membangun sinergi dengan semua pihak lintas sektor. Sehingga pengawasan MBG bisa berjalan secara menyeluruh. “Supaya semua pihak yang terlibat […]

  • Dinas ESDM Sulbar Gelar Sosialisasi Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik : Dorong Pelaku Usaha Patuhi Regulasi

    Dinas ESDM Sulbar Gelar Sosialisasi Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik : Dorong Pelaku Usaha Patuhi Regulasi

    • calendar_month Sab, 9 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 188
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menggelar kegiatan Sosialisasi Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik, di Hotel Lestari, Jl. Musa Karim, Karema, Mamuju baru-baru ini. Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. Sosialisasi ini diikuti 35 peserta yang berasal dari sektor industri/manufaktur, perbankan, perhotelan, dan rumah sakit di […]

  • Sulbar Peringkat Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

    Sulbar Peringkat Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 188
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KopDesKel). Kepala Dinas […]

  • Pembangunan Jalan Bonehau-Kalumpang, Gubernur Suhardi Duka Siap Temui Menteri PUPR

    Pembangunan Jalan Bonehau-Kalumpang, Gubernur Suhardi Duka Siap Temui Menteri PUPR

    • calendar_month Kam, 17 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 210
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, berkomitmen mempercepat pembangunan jalan Bonehau-Kalumpang dengan melibatkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju 2026, Kamis, 17 April 2025. Gubernur mengungkapkan, dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) namun tertunda karena sang menteri sedang umroh.

  • Ridwan Kamil Raih Penghargaan Pemimpin Tepopuler di Media Arus Utama dari Serikat Perusahaan Pers

    Ridwan Kamil Raih Penghargaan Pemimpin Tepopuler di Media Arus Utama dari Serikat Perusahaan Pers

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 103
    • 0Komentar

    DENPASAR — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai berhasil membangun dan menjaga hubungan baik dengan insan pers/media. Kemampuan pengelolaan Media Relations dari pemimpin institusi/pemimpin daerah, ditandai dengan coverage Ridwan Kamil di media arus utama sepanjang 1 Mei 2022 – Mei 2023 secara konsisten. Kriteria inilah yang membuat Ridwan Kamil layak diberikan penghargaan oleh Serikat Perusahaan […]

  • Kabag Sering Membolos, Anggaran Bakal Dipotong

    Kabag Sering Membolos, Anggaran Bakal Dipotong

    • calendar_month Sel, 26 Jun 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 457
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Peningkatan disiplin pegawai lingkup Pemkab Pasangkayu terus dilakukan. Selain menegakan aturan yang sudah ada, Penjabat Sekkab Pasangkayu Firman, S.Pi, MP melakukan terobosan baru. Penjabat Sekkab yang baru dilantik itu, memberlakukan sistem pengetatan kehadiran para kepala OPD yang berada langsung dibawah komandonya. Siapa yang sering membolos akan dikenai sanksi pemotongan anggaran. “Ada sebelas […]

expand_less