Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 4 Apr 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan perusahaan tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk pegawainya.

THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan harus dibayarkan secara penuh.

“Tidak boleh ada THR yang dicicil, itu hak pekerja,” ujar Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa (4/4/2023).

Kang Emil, sapaan akrabnya menegaskan, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada perusahaan yang mencicil apalagi tidak membayarkan THR. Sesuai dengan peraturan batas akhir pembayaran THR, yaitu H-7 Lebaran. “Sesuai aturannya saya minta perusahaan tidak banyak mencari alasan untuk mencicil apalagi menunda THR,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah telah meminta kepada kepala daerah untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayahnya membayar THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan diimbau membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar pun akan terus mengawasi pemberian THR keagamaan dan sudah membuka posko pengaduan THR.

Posko ini dapat dimanfaatkan oleh pegawai apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Pengaduan bisa dilaporkan melalui hotline 08112121444 atau link bit.ly/PengaduanTHR2023Jabar.

Menurut Kang Emil, kemajuan suatu perusahaan tidak lepas dari peran dan kontribusi pekerja/buruh. Untuk itu perusahaan tidak boleh merenggut kebahagiaan mereka yang sudah berkeringat untuk kemajuan perusahaan. “Jangan merenggut kebahagiaan dari para pekerja yang sudah berkeringat untuk kemajuan perusahaan. Jadi THR ini wajib dibayar dan penuh ya,” tegas Kang Emil.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapperida Sulbar Fokuskan Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

    Bapperida Sulbar Fokuskan Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 132
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat kini mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih tepat sasaran, dengan fokus pada dua persoalan mendasar: kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebanyak 72 desa dan kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 602 Tahun 2025. Arah kebijakan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 […]

  • Perpusnas RI Apresiasi Gerakan Sulbar Mandarras, Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Nasional

    Perpusnas RI Apresiasi Gerakan Sulbar Mandarras, Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Nasional

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 37
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU, – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengapresiasi program Sulbar Cerdas melalui Gerakan Sulbar Mandarras yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai bentuk penghargaan, Perpusnas RI mengundang Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menjadi narasumber pada Pertemuan Tingkat Nasional Pemangku Kepentingan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2025. Pertemuan nasional yang akan digelar […]

  • Disbun Sulbar Hadiri Evaluasi Perpanjangan HGU PT Unggul Widya Teknologi Lestari

    Disbun Sulbar Hadiri Evaluasi Perpanjangan HGU PT Unggul Widya Teknologi Lestari

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 37
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU — Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) mengikuti kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Sidang Panitia B terkait dengan permohonan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh Tjokro Putro Wibowo Tjoa, bertindak atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar […]

  • Budayawan Eros Djarot: Saya Kira Orang Pers Sudah Tidak Punya Nyali

    Budayawan Eros Djarot: Saya Kira Orang Pers Sudah Tidak Punya Nyali

    • calendar_month Ming, 13 Agu 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 31
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Budayawan, politikus, dan pejuang pers Eros Djarot tampil di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat malam (11/8/2023). Dengan mengenakan baju batik, dan masih berkumis seperti dulu, ia dipandu panitia masuk ke ruang transit VIP Hall Dewan Pers. Di ruang transit sudah duduk sejumlah tamu VIP, antara lain Mayjen TNI […]

  • Program Blankspot Pemprov Sulbar, Target Tuntaskan 196 Desa di Sulbar Masih Blankspot dan Lemah Sinyal 4G

    Program Blankspot Pemprov Sulbar, Target Tuntaskan 196 Desa di Sulbar Masih Blankspot dan Lemah Sinyal 4G

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 50
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Berdasarkan data terbaru Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, masih terdapat 196 desa (30,25%) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang masuk kategori blankspot maupun lemah sinyal internet seluler 4G. Rinciannya, terdapat 118 desa blankspot dan 78 desa lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten, yaitu: Sementara itu, jumlah tower BTS yang […]

  • Pemprov Sulbar Didesak Tuntaskan Pengalihan P3D Kemetrologian

    Pemprov Sulbar Didesak Tuntaskan Pengalihan P3D Kemetrologian

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 331
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – ­ Setelah melakukan rapat koordinasi menghadirkan Jajaran Dinas Perdagangan dari 6 Kabupaten serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Provinsi Sulbar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar segera menyerahkan sarana dan prasarana serta Dokumen (P3D) urusan metrologi Legal kepada masing-masing kabupaten. Sejak dialihkannya kewenangan melaksanakan pelayanan tera dan tera […]

expand_less