3.000 ASN di Mamasa Siap Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting

Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh bersama Bupati Mamasa Ramlan Badawi.

EKSPOS SULBAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Mamasa, Jumat, (16/6/2023).

Kunker tersebut bertujuan selain memperkuat silaturahmi, juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Mamasa dan Forkopimda mengatasi permasalahan pembangunan di Sulbar, seperti stunting, anak putus sekolah, kemiskinan, perkawinan anak dan inflasi.

Kuncinya adalah komunikasi intensif dan perkuat kebersamaan. Untuk itu, melalui pertemuan ini yang berlangsung di Kantor Bupati Mamasa, Zudan meminta agar ASN terlibat dalam penanganan stunting di Mamasa.

BACA JUGA:  Pj Gubernur Bersama Kapolda Sulbar Tebar Benih Kepiting di Mako Brimob

Hal itu pun disanggupi Pemkab Mamasa dan siap melibatkan 3.000 ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

Prof. Zudan menjelaskan, angka stunting di Mamasa sangat kecil jika dibandingkan kabupaten lain di wilayah Jawa dengan penduduk banyak memiliki angka stunting hingga ratusan ribu. Sehingga , menurut Zudan dengan perlibatkan 3.000 ASN itu sudah cukup mengatasi stunting di Mamasa.

BACA JUGA:  Ketum SMSI Firdaus: Hindari Hoax dan Ujaran Kebencian Demi Pilkada Aman dan Damai

“Satu ASN tangani satu anak stunting, kalau bapak-ibu bersedia stunting di Mamasa dapat kita selesaikan,” ujar Zudan.

Sekretaris BNPP itu melanjutkan, biaya yang dikucurkan untuk satu anak stunting sekitar Rp180 ribu per bulan. Sehingga, Ia mengapresiasi atas kesiapan ASN Mamasa menjadi orang tua asuh stunting.

Hal serupa juga sedang dijalankan di lingkup Pemprov Sulbar. Melalui 6.000 ASN ditambah dengan forkopimda itu dapat menangani angka Stunting di Sulbar.

BACA JUGA:  Ditemukan Mayat Lansia di Dusun Kabe, Kemungkinan Penyebab Kematian Faktor Medis

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama mengatasi permasalahan ini” kata mantan Dirjen Dukcapil itu.

Selain itu, lanjutnya, penting juga agar OPD Pemprov dan kabupaten terus berkoordinasi melakukan kontrol atas intervensi yang jalankan.

“Setiap minggu itu terus berkoordinasi, mengecek, sejauh mana intervensi yang dilakukan,” ungkapnya. (*)