Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 12 Jul 2024

KOTA BANDUNG — Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi peraturan daerah.

Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024).

Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar.

“Alhamdulillah diterima, tadi ada catatan – catatan yang sebenarnya masih sama dengan catatan kami. Jadi sama semangatnya untuk memajukan Jabar,” ujar Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin usai rapat paripurna.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat, yang telah melakukan pencermatan, penajaman dan perbaikan terhadap Raperda P2APBD tahun 2023,” kata Bey.

Bey Machmudin juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Ranperda P2APBD 2023, sehingga dapat disetujui bersama.

“Saya sangat apresiasi semua unsur perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Raperda ini,” katanya.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melakukan evaluasi perda yang baru disahkan.

Setelah persetujuan bersama P2APBD 2023, rapat paripurna berlanjut dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Menurut Bey, KUA/PPAS 2025 tidak bisa lepas dari besar kecil volume PAD. Pada 2025, katanya, PAD mengalami sedikit penurunan.

Meski turun, Bey memastikan berbagai fokus pembangunan dan proyek strategis Jabar tahun depan akan terus berjalan, seperti menurunkan angka kemiskinan, zero new stunting, peningkatan SDM dan infrastruktur.

“Fokus untuk tahun depan itu menurunkan angka kemiskinan, stunting, peningkatan SDM dan infrastruktur, salah satunya TPPAS Legoknangka. Intinya program – program itu harus kita capai,” pungkas Bey.

 

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda Sulbar Rancang Sistem Pengawasan Kolaboratif untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

    Polda Sulbar Rancang Sistem Pengawasan Kolaboratif untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

    • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 284
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengambil langkah proaktif dalam mendukung kelancaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah pusat. Melalui inovasi sistem pengawasan kolaboratif berbasis teknologi informasi (IT) dan visitasi lapangan, Polda Sulbar berupaya memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kepala Biro Operasi […]

  • Kapolda Sulbar Turun Langsung Tangani Konflik Kasambang-Kuridi: Tegaskan Komitmen terhadap Keadilan dan Perdamaian di Mamuju

    Kapolda Sulbar Turun Langsung Tangani Konflik Kasambang-Kuridi: Tegaskan Komitmen terhadap Keadilan dan Perdamaian di Mamuju

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 274
    • 0Komentar

    MAMUJU, RADAR SULBAR – Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani konflik sosial yang terjadi antara warga Kasambang dan Kuridi. Dengan turun langsung ke lokasi, Kapolda memimpin upaya rekonsiliasi demi meredam ketegangan yang telah berlangsung sejak insiden perkelahian saat pertandingan sepak bola. Pertemuan berlangsung di Masjid Raudatussalihin, Desa Kasambang, Kecamatan […]

  • Subsidi PPnBM 3% Hybrid, Innova Zenix HV & Yaris Cross HV Turun Harga

    Subsidi PPnBM 3% Hybrid, Innova Zenix HV & Yaris Cross HV Turun Harga

    • calendar_month Jum, 14 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 788
    • 0Komentar

    Makassar, ekspossulbar.co.id – Di awal tahun 2025 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan pemberian insentif pajak 3% atas mobil hybrid. Program ini merupakan salah satu kebijakan insentif fiskal kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat adaptasi akan kendaraan hybrid di Indonesia. Kalla Toyota menyambut baik kebijakan ini dan mendukung penuh program ini. […]

  • Suraidah Harap Musrenbang Bawa Perubahan Lebih Cepat dan Pembangunan Lebih Adil

    Suraidah Harap Musrenbang Bawa Perubahan Lebih Cepat dan Pembangunan Lebih Adil

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.019
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), St. Suraidah Suhardi, menekankan pentingnya persatuan dan komitmen dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sulbar tahun ini. Dalam sambutannya pada Musrenbang Provinsi Sulbar Tahun 2025 yang digelar di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (29/4/2025), Suraidah menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi tonggak awal bagi […]

  • Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan

    Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 254
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melantik 29 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari 28 pejabat fungsional dan satu pejabat pimpinan tinggi pratama. Pelantikan berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, pada Selasa, 27 Mei 2025. Dalam pelantikan tersebut, M. Yamin Saleh resmi ditetapkan sebagai Kepala […]

  • Batas HGU Belum Pasti, Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu Desak Polisi Bebaskan Petani yang Ditahan

    Batas HGU Belum Pasti, Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu Desak Polisi Bebaskan Petani yang Ditahan

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 221
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU – Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP), Yani Pepy, menyayangkan tindakan penahanan terhadap sejumlah petani lokal oleh Polres Pasangkayu. Para petani tersebut ditahan atas tuduhan pelanggaran Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terkait sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan. Yani Pepy menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan fisik […]

expand_less