Sekretariat DPRD Sulbar-LPPM Unhas Teken MoU Susun Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan nasional. “Melalui kegiatan ini, kami dapat memastikan bahwa program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, benar-benar terpetakan dengan baik dan didukung oleh perencanaan […]

“Hari ini kita survei, dan seluruh pelayanan termasuk tempat tinggal sementara langsung terlayani. Kami pastikan Pemda seluruh instansi akan membantu,” ungkapnya. Bahkan sore ini, PJ Gubernur memerintahkan Satpol PP bersama instansi lainnya melakukan pembersihan puing kebakaran. Selain itu, pihak Pemda segera melakukan perbaikan ulang atau rehabilitasi bagian atap yang mengalami kerusakan, selain itu. Bupati Mamuju, […]

“Dengan adanya perbaikan pintu penguras ini, aliran air ke saluran irigasi akan lebih merata dan terkontrol,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi teknis dan masyarakat. “Dengan kerja sama tersebut, diharapkan hasil panen petani dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat […]

Secara makro, optimisme warga juga terekam jelas; 78 persen masyarakat sepakat bahwa kondisi Sulawesi Barat saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun silam. Pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan dan jembatan, menjadi mahkota keberhasilan pemerintah saat ini. Dalam pertanyaan terbuka (top of mind), 28 persen masyarakat secara spontan menyebut sektor ini sebagai pencapaian paling nyata, […]

“Lalu gedung walet milik AFDI berdasarkan LP/B/17/III/2019, gedung Walet milik Samsuddin Hatta, dan gedung walet milik Jawas,” papar AKP Jamal. Atas perbuatannya, pelaku dibawa ke Posko Unit V Resmob Sat Reskrim Polresta Mamuju. “Selanjutnya akan kami dalami juga, sementara kami kenakan pasal 406 KUHP tentang perusakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 […]

Ia menyebut, sehari setelah penjelasan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan persoalan itu dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, yang kemudian berujung pada keputusan pemerintah untuk menunda pemberlakuan ketentuan tersebut. “Alhamdulillah, pemerintah bersama DPR RI memutuskan menunda pemberlakuan ketentuan dalam UU HKPD. Dengan begitu, Insya Allah tidak ada pemecatan bagi PPPK yang benar-benar menjalankan tugas […]