Menurutnya, posisi Kabiro Barjas sangat krusial dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga pejabat yang menjabat harus mampu menjaga profesionalisme dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
SDK juga menyinggung rumitnya proses pelantikan pejabat fungsional akibat regulasi otonomi daerah, yang mengharuskan koordinasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Ini adalah proses panjang yang harus kita lewati. Tapi hari ini kita bisa melantik mereka secara resmi. Harapan saya, semua pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadi contoh yang baik,” tambahnya.
Pelantikan ini, lanjut SDK, merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi di Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
