Di tengah ketatnya fiskal, Bapperida Sulbar tetap menegaskan pentingnya menjaga prioritas pembangunan. Sedikitnya 15 pos belanja masuk dalam skema efisiensi sesuai PMK No.56/2025, termasuk belanja infrastruktur.
“Arahan Kepala Bapperida jelas, yaitu meski masuk daftar efisiensi, infrastruktur tetap harus menjadi prioritas. Kami mendorong agar OPD fokus pada satu atau dua program unggulan dengan dukungan anggaran yang terukur,” ujar Darwis.
Efisiensi mencakup berbagai sektor, mulai dari ATK, kegiatan seremoni, seminar, hingga perjalanan dinas dan pengadaan mesin. Namun, Bapperida menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi dampak, melainkan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran.
Sementara, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis pada data serta prioritas pembangunan.
“Melalui rapat verifikasi ini, kita memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan di setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat. Bapperida berkomitmen mendukung penuh proses ini agar penyusunan APBD 2026 lebih terarah, transparan, dan akuntabel,” ujar Junda.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat TAPD, OPD mitra Komisi II dan Komisi IV DPRD Sulbar, serta unsur teknis dari BPKPD dan Bapperida Sulbar. Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penyusunan APBD bukan sekadar angka, tetapi cerminan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
