Inspektorat Sulbar Limpahkan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Satriawan Hasan Sulur, menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja. “Melalui pertemuan ini, kami kembali menegaskan pembagian peran dan fokus kerja tim, agar setiap program pengembangan iklim penanaman modal dapat berjalan secara terukur dan tepat sasaran,” jelasnya. […]

“WFH itu bukan libur. Tetap bekerja, hanya tempatnya berbeda. Jadi kehadiran dan kinerja harus tetap terpantau dengan sistem,” tegasnya, merujuk pada arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Ia juga mengungkapkan bahwa selama Januari hingga Februari, kebijakan kerja masih diberlakukan lebih fleksibel. Namun ke depan, pengawasan dan aturan akan diperketat guna memastikan produktivitas tetap terjaga. Selain soal […]

“Ini kesempatan penting untuk memperkuat kemampuan merumuskan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif, sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi,” ujarnya. PKN Tingkat II sendiri dirancang untuk membekali pejabat pimpinan tinggi pratama dengan kemampuan strategis, mulai dari mengelola perubahan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, hingga mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Diharapkan, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama […]

Di sektor lalu lintas, jumlah kecelakaan secara umum mengalami penurunan tipis dari 57 kejadian menjadi 56 kejadian. Wilayah dengan angka kecelakaan tertinggi tercatat berada di Mamuju (15 kejadian), Mamuju Tengah (12 kejadian), dan Majene (9 kejadian). Meski secara kuantitas angka kecelakaan menurun, Polda Sulbar memberikan catatan khusus terkait tingkat fatalitas dan kerugian material. Tercatat jumlah […]

Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan WFH diharapkan dapat membantu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sehingga potensi kelangkaan akibat dampak perang global dapat diminimalisir. “Untuk saat ini, Sulawesi Barat belum ada informasi akan terjadinya kenaikan harga bahan pokok, karena pemerintah pusat melakukan subsidi melalui APBN. Semoga perang ini tidak berlangsung lama sehingga kenaikan harga pangan […]

Suhardi Duka menegaskan, meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas seperti biasa. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM karena pegawai tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor. “Artinya mereka di rumah tidak menggunakan BBM, tapi tetap juga bekerja,” tambahnya. Terkait mekanisme pengawasan, Suhardi Duka memastikan akan ada sistem kontrol berbasis laporan kinerja yang […]

“Saling berjabatan tangan itu, keterpautan antara hati. Jadi kita menyampaikan secara lisan permohonan maaf dengan jabatan tangan itu, beda,” jelasnya. Menurut Gubernur Suhardi Duka, prosesi berjabat tangan yang dilakukan, meski memakan waktu cukup panjang, merupakan bagian penting dalam membangun keharmonisan di lingkungan kerja. “Olehnya itu kita lakukan hari ini, jabatan tangan semua walaupun panjang itu […]

“Kami berharap melalui pendekatan yang humanis kepada masyarakat, khususnya pemuda, dapat tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Patroli blue light ini bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan dan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar salah satu petugas yang terlibat. Selain itu, personel PJR turut melakukan pemantauan kondisi lalu lintas […]

Desa Bela hanyalah satu potret kecil. Di Sulawesi Barat, masih banyak wilayah dengan kondisi serupa—tersebar di hampir semua kabupaten. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah berada dalam tekanan. APBD yang kini sekitar Rp 1,8 triliun pasca efisiensi, membuat ruang pembangunan tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan secara bersamaan. Di titik ini, saya sampai pada satu kesimpulan dari […]

Dalam perspektif hukum keuangan negara, setiap rupiah yang tidak memberikan manfaat nyata dapat dikualifikasikan sebagai pemborosan yang berpotensi merugikan negara. Jika dilakukan secara sistematis, maka ini bukan lagi kesalahan administratif melainkan pintu masuk tindak pidana. Belum lagi kemunculan entitas seperti Danantara, yang kabur dalam fungsi, kewenangan, dan mekanisme pengawasannya. Lembaga yang mengelola uang publik tanpa […]