Pemprov Sulbar Tunggu Restu BKN, Pelantikan Pejabat Segera Dilakukan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Pemprov Sulbar tengah melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih lincah, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, saat diwawancarai, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut Junda Maulana, restrukturisasi OPD dilakukan dengan menggabungkan sejumlah perangkat daerah agar struktur organisasi menjadi lebih ramping. Langkah ini juga berdampak langsung terhadap pengendalian belanja daerah, khususnya belanja pegawai yang saat ini masih tergolong tinggi.
“Tahun 2026 ini kita melakukan restrukturisasi OPD. Ada beberapa OPD yang kita gabungkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang lincah dan merampingkan organisasi. Ini juga berdampak pada kebutuhan belanja, terutama belanja pegawai yang cukup besar,” jelas Junda Maulana.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan proporsi belanja pegawai pada tahun 2027 berada di angka maksimal 30 persen. Sementara saat ini, belanja pegawai masih berada di kisaran 34 persen.
“Dengan adanya restrukturisasi ini, kita berharap persentase belanja pegawai bisa lebih rendah lagi, sehingga target 30 persen pada tahun 2027 dapat tercapai,” ujarnya.
Terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi, Junda menyampaikan bahwa untuk jabatan eselon II pada prinsipnya telah rampung. Namun, masih terdapat tiga jabatan yang menunggu hasil seleksi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Eselon II-nya sudah, tinggal tiga pejabat saja yang masih kita tunggu hasil seleksinya dari Dirjen Dukcapil. Setelah hasilnya keluar, kita segera lakukan pelantikan,” kata Junda Maulana.
- Penulis: Ekspos Sulbar
