Pemprov dan DPR RI Jalin Kerjasama, Berbagai Program Pusat Masuk ke Sulbar

Ia menegaskan, penilaian ini dilakukan secara digital melalui pengisian kuesioner dan pemenuhan data dukung pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan. ‘’Seluruh perangkat daerah terkait memiliki batas waktu penginputan hingga 30 Juni 2026 dengan instrumen penilaian dalam program ini mencakup ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses dan tata kelola,’’ kata Nur Rahmah. Rakor ini dihadiri […]

“Optimalisasi fasilitas bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi. Ketika layanan air bersih di pelabuhan memadai, nelayan dan pelaku usaha akan lebih nyaman beroperasi. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan dan volume transaksi retribusi,” jelas perwakilan tim Bapenda. Selain perbaikan fasilitas, pihak Bapenda juga mendorong peninjauan kembali regulasi terkait retribusi parkir di Pelabuhan Perikanan Kasiwa. Langkah […]

Kedua regulasi tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, prioritas, serta mekanisme pembentukan daerah otonom baru pada masa yang akan datang. Komisi II DPR RI juga memandang bahwa kajian kelayakan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 merupakan modal awal yang penting dalam mendukung aspirasi pembentukan Kota Mamuju. Namun demikian, […]

Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus, menyampaikan bahwa Dinas Pangan berkomitmen menindaklanjuti setiap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Monitoring yang dilakukan DPRD menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel dan […]

Sebagai kepala daerah yang wilayahnya akan dimekarkan, Sutinah mengaku telah siap dan rela untuk memindahkan kantor bupati ke kecamatan, manakala DOB Kota Mamuju benar-benar telah terwujud. “Semoga Ikhtiar ini dapat kita golkan pada periode kepemimpinan saya selaku bupati. Sebab usulan pembentukan Kota Mamuju sebenarnya telah didorong oleh dua bupati sebelumnya (Suhardi Duka dan Habsi Wahid, […]

“Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di Sulawesi Barat. Selain itu, kami juga meminta agar masyarakat Sulawesi Barat mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti program pemagangan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya. Program pelatihan dan pemagangan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga lebih siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan […]

“Dengan mengikuti bimtek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih rinci terkait prosedur dan persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga diharapkan proses implementasi di daerah dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung […]

Sekretaris Dispoparekraf mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan untuk pembaruan basis data kepariwisataan secara berkala. “Langkah selanjutnya tentu memastikan seluruh issu yang dibahas menjadi bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan agar pembangunan pariwisata Sulawesi Barat semakin terukur, terarah, dan berbasis data. […]

Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Berbasis Sumber Daya Lokal serta kajian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Barat. Kedua dokumen ini dinilai strategis sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti […]

Mengingat dosis pemakaian normal yang umum dikonsumsi adalah 2 butir per hari, maka penggagalan ini berarti setidaknya menyelamatkan 1.432 warga dari risiko bahaya mengonsumsi obat yang tidak memiliki izin edar tersebut. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu: • Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo […]