Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Pemprov Sulbar Jamu Kaltim: Kupas Tuntas Rahasia Peningkatan PAD dan Regulasi Pajak Air Permukaan

Pemprov Sulbar Jamu Kaltim: Kupas Tuntas Rahasia Peningkatan PAD dan Regulasi Pajak Air Permukaan

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Ming, 29 Mar 2026
  • comment 0 komentar

Dalam pemaparannya, Abdul Wahab Hasan Sulur menjelaskan bahwa keberhasilan Sulbar dalam mengelola Pajak Air Permukaan tidak lepas dari penguatan regulasi daerah, sistem pendataan yang akurat, serta pengawasan yang konsisten di lapangan.

“Pajak Air Permukaan ini menjadi salah satu sektor potensial yang terus kami dorong. Kuncinya ada pada validitas data, ketegasan regulasi, serta sinergi lintas sektor,” ungkapnya.

Adapun fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan, tata cara perhitungan dan penetapan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sesuai regulasi Sulbar, serta penguatan mekanisme pendataan, penetapan, hingga pemungutan pajak.

Tak hanya itu, kedua provinsi juga membahas peluang kerja sama lintas sektor yang dinilai strategis, khususnya di bidang pertanian dan energi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka ruang pengembangan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kontribusi PAD masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Sulbar dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Studi tiru ini diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan pengelolaan Pajak Air Permukaan di Kaltim.

Kegiatan yang juga diikuti secara daring oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah dari Kaltim ini menjadi bukti bahwa inovasi daerah mampu menjadi inspirasi nasional. Sulbar pun semakin menegaskan posisinya sebagai daerah yang adaptif dan progresif dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Dengan semangat kolaborasi dan berbagi praktik terbaik, sinergi Sulbar dan Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. (Rls)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lagi, 120 Orang di Vaksin Si Dokkes Polres Pasangkayu

    Lagi, 120 Orang di Vaksin Si Dokkes Polres Pasangkayu

    • calendar_month Sab, 24 Jul 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Dengan mempedomani protokol kesehatan satu persatu peserta nampak melewati prosedur yang telah ditetapkan, guna memastikan kesiapan mengikuti vaksinasi. ” Diharapkan kedepan, masyarakat Pasangkayu lebih antusias mengunjungi Gerai Vaksin Presisi Polri maupun Puskesmas terdekat untuk memperoleh vaksin covid-19. Kami juga mengimbau yang telah divaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjadi penyeru vaksinasi dikalangan keluarga, kantor […]

  • BPKAD Sulbar Perkuat Transparansi: Kawal Pendampingan Input Aset Pendidikan Dana BOS 2025

    BPKAD Sulbar Perkuat Transparansi: Kawal Pendampingan Input Aset Pendidikan Dana BOS 2025

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan BMD, Muhammad, memberikan penjelasan teknis terkait proses penginputan. Ia menekankan bahwa sistem pencatatan aset kini menggunakan aplikasi berbasis digital yang memudahkan verifikasi dan pelaporan. “Kami mendampingi operator Disdikbud Sulbar agar lebih memahami mekanisme input data aset, mulai dari identifikasi barang, kodefikasi, hingga validasi dokumen pendukung,” jelasnya. Pendampingan ini juga […]

  • Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kepala Disperpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kepala Disperpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, mendapat kepercayaan sebagai anggota Tim Penyusun Rekomendasi Nasional hasil Rakornas tersebut. Tim ini bertugas merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas penyelenggaraan kearsipan di seluruh daerah. Selain Mustari Mula, dua kepala dinas lainnya yang turut tergabung dalam tim penyusun rekomendasi adalah Kepala Dinas Perpustakaan […]

  • Dinas Perhubungan Sulbar Mulai Lakukan Pemantauan Awal Posko Terpadu Nataru

    Dinas Perhubungan Sulbar Mulai Lakukan Pemantauan Awal Posko Terpadu Nataru

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Amir mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama melakukan perjalanan mudik Nataru. Ia juga meminta masyarakat menggunakan angkutan resmi, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi kesehatan sebelum bepergian. “Kami mengimbau pengemudi angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan selalu mengutamakan keselamatan. Keselamatan adalah hal utama agar perjalanan […]

  • Literasi Ekspor dan Pajak: Bekal Penting UMKM Sulbar Menembus Pasar Internasional

    Literasi Ekspor dan Pajak: Bekal Penting UMKM Sulbar Menembus Pasar Internasional

    • calendar_month Sab, 16 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Sesi kedua menghadirkan Narasumber dari Kanwil Perbendaharaan yang menjelaskan aspek perpajakan bagi UMKM ekspor dan pada pengurusan Dokumen Ekspor oleh Forwarder Kewajiban lapor SPT Tahunan dan pencatatan keuangan sederhana. “Pahami insentif fiskal yang tersedia agar tidak terbebani biaya tambahan. Ekspor seharusnya justru menguntungkan dari sisi pajak,” jelas pemateri. Pada sesi tanya jawab, UMKM Golla Mandar […]

  • RDP DPRD Sulbar

    RDP Komisi II DPRD Sulbar Soroti Pelanggaran Izin dan Limbah PT Palma di Pasangkayu, DLH Diminta Bertindak Proaktif

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 121
    • 0Komentar

    DLH juga menetapkan masa uji coba selama satu tahun dalam rangka evaluasi pemenuhan kewajiban. Namun hingga kini, perusahaan belum sepenuhnya memenuhi sanksi administratif yang dijatuhkan. Dari sembilan poin sanksi, beberapa di antaranya belum dilaksanakan dengan optimal. Lahan Belum Sesuai Kapasitas Produksi Salah satu sorotan utama adalah soal kewajiban penyediaan lahan seluas 192 hektare yang sesuai […]

expand_less