Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Bangun Budaya Antikorupsi, Bapperida Sulbar Dorong Penguatan Sistem dan Integritas AS

Bangun Budaya Antikorupsi, Bapperida Sulbar Dorong Penguatan Sistem dan Integritas AS

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 22 Mei 2026

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan pentingnya pembenahan sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi E-Learning Seri ke-7 bertema “Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” yang digelar secara daring pada Jumat (22/5/2026).

Menurut Amujib, penguatan integritas dalam perencanaan pembangunan tidak cukup dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem, regulasi, dan pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat maupun lembaga pengawas.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian dalam proses perencanaan daerah ialah stigma negatif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD atau yang dikenal sebagai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Padahal, menurutnya, pokir merupakan bagian yang sah dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam regulasi.
Amujib menjelaskan bahwa dalam tahapan penyusunan perencanaan daerah, seluruh usulan pembangunan, baik hasil musrenbang desa, kecamatan, forum perangkat daerah, usulan kabupaten, maupun pokir DPRD, semuanya terintegrasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Ketika sudah masuk dalam RKPD dan proses penganggaran, sebenarnya tidak ada lagi istilah pokir. Semua sudah menjadi bagian dari program pembangunan daerah yang terintegrasi,” ujar Amujib.

Meski demikian, ia mengakui pemerintah daerah masih sering dihadapkan pada permintaan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berasal dari pokir DPRD.

Menurutnya, kondisi tersebut sulit dilakukan karena berbagai usulan pembangunan pada akhirnya saling beririsan dengan kebutuhan daerah maupun hasil forum perencanaan lainnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan pokir itu sendiri, melainkan apabila terjadi intervensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu prinsip profesionalitas dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, Amujib juga menyoroti persoalan hibah yang kerap menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dapat memperkuat mekanisme evaluasi APBD agar hibah yang tidak sesuai prioritas maupun kemampuan daerah dapat langsung dikoreksi sejak tahap evaluasi.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Sistem, BPKAD Sulbar Ikuti Workshop Integrasi SIPASTI Pemda dengan SIPD

    Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Sistem, BPKAD Sulbar Ikuti Workshop Integrasi SIPASTI Pemda dengan SIPD

    • calendar_month Rab, 30 Sep 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 143
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Staf Teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Ronhy dan Lukman, mengikuti Workshop Integrasi Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi yang Terintegrasi (SIPASTI) Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Selasa, 29 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu, 30 September […]

  • Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    • calendar_month Sel, 22 Jan 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.046
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com PASANGKAYU— Lahirnya Permendagri nomor 60 tahun 2018 tentang penetapan tapal antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kekisruhan di perbatasan kedua wilayah itu. Masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar dengan tegas menolak Permendagri itu. Bagaimana tidak, Permendagri 60/2018 ini membuat sebagian wilayah Pasangkayu menjadi milik Kabupaten Donggala Sulteng. Karena massifnya penolakan, Kemendagri bakal […]

  • labkesmas

    Perkuat Garda Terdepan Kesehatan, Dinkes Sulbar Kawal Peningkatan Kapasitas Labkesmas Kabupaten

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 282
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Polman — Dinas Kesehatan (Diskes) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) bersama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Makassar melaksanakan koordinasi dan pendampingan kepada Labkesmas Polewali Mandar (Polman). Kegiatan ini berlangsung pada 1–2 Oktober 2025 di Kantor Diskes Polman dan Labkesmas Polman. Pendampingan dilakukan langsung oleh Kepala BBLKM Makassar, dr Irene, yang […]

  • Perkuat Kesiapsiagaan, BPBD Sulbar Gelar Rapat Optimalisasi Respon Cepat Hadapi Musim Hujan 2025

    Perkuat Kesiapsiagaan, BPBD Sulbar Gelar Rapat Optimalisasi Respon Cepat Hadapi Musim Hujan 2025

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 269
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat internal “Optimalisasi Respon Cepat Menghadapi Dinamika Musim Hujan Tahun 2025”. Rapat dipimpin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah. Rapat berlangsung di Ruangan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Senin 3 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk […]

  • Gubernur Sulbar Terbitkan SE Nomor 40 Tahun 2025, Ajak Masyarakat Perkuat Keamanan dan Gotong Royong

    Gubernur Sulbar Terbitkan SE Nomor 40 Tahun 2025, Ajak Masyarakat Perkuat Keamanan dan Gotong Royong

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 352
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, dan Semangat Gotong Royong Masyarakat di Sulawesi Barat, yang ditandatangani pada Rabu, 10 September 2025. Penerbitan SE ini menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tertanggal 2 September 2025 tentang Himbauan Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa, […]

  • Sekda Sulbar: Warga yang Tidak Masuk Desil atau Tidak Sesuai Kondisi Nyata Harus Didata Ulang

    Sekda Sulbar: Warga yang Tidak Masuk Desil atau Tidak Sesuai Kondisi Nyata Harus Didata Ulang

    • calendar_month Rab, 16 Sep 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 124
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) meminta seluruh pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap warganya yang tidak terdata dalam sistem desil atau yang masuk desil namun tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Selasa,15 September […]

expand_less