Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Pemprov Sulbar dan BPS RI Perkuat Sinergi, Pembangunan Kini Wajib Berbasis Data

Pemprov Sulbar dan BPS RI Perkuat Sinergi, Pembangunan Kini Wajib Berbasis Data

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 13 Apr 2026

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Penandatanganan tersebut berlangsung Senin, 13 April 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Pusat yang dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran BPS, serta Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, Tenaga Ahli Gubernur serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan, data yang valid menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penggunaan data resmi BPS sebagai rujukan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” tegas Gubernur Suhardi Duka.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 berada di atas rata-rata nasional. Namun, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka sekitar 10,18 persen, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih presisi.

Untuk itu, Pemprov Sulbar membentuk tim “Pasti Padu” guna melakukan verifikasi data hingga tingkat individu dan alamat (by name by address). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran melalui sinkronisasi data dengan BPS.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uu Ruzhanul Serahkan Surat Keputusan Remisi kepada 17.016 Binaan Lapas di Jabar

    Uu Ruzhanul Serahkan Surat Keputusan Remisi kepada 17.016 Binaan Lapas di Jabar

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 129
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, Pemerintah Pusat memberikan remisi kepada 175.510 orang narapidana. Rinciannya, Remisi Umum I dan II sebanyak 172.904 orang, dan yang dinyatakan langsung bebas sebanyak 2.606 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.016 narapidana yang mendapat remisi ada di Jawa Barat. Rinciannya, 16.725 orang mendapatkan pengurangan […]

  • Pengendara Diminta Waspada, Jalan Trans Sulawesi Karossa–Sarjo Dalam Perbaikan

    Pengendara Diminta Waspada, Jalan Trans Sulawesi Karossa–Sarjo Dalam Perbaikan

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 239
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU – Ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Karossa dan Sarjo saat ini tengah dalam proses perbaikan. Beberapa titik badan jalan yang rusak sedang digali untuk kemudian dilapisi aspal baru. Namun, proses pengerjaan tersebut dikeluhkan sejumlah warga karena minimnya tanda peringatan di lokasi perbaikan. Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan […]

  • Transparansi Kinerja 2025: Ikhtiar Kominfo Sulbar Wujudkan Sulbar Digital Yang Efisien dan Terintegrasi

    Transparansi Kinerja 2025: Ikhtiar Kominfo Sulbar Wujudkan Sulbar Digital Yang Efisien dan Terintegrasi

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 201
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengharapkan seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulbar mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait capaian kinerja. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoss) Provinsi Sulawesi Barat merilis capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat mengetahui sejauh mana program pemerintah, khususnya dalam mendukung […]

  • Posko Scaning Bakal Didirikan di Perbatasan Pasangkayu

    Posko Scaning Bakal Didirikan di Perbatasan Pasangkayu

    • calendar_month Kam, 19 Mar 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 334
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan satuan Gugus Tugas Corona. Terbaru bakal didirkan posko scaning di perbatas utara dan selatan Pasangkayu. “ Akan ada posko di perbatasan Sarjo dan Dapurang. Jadi setiap orang yang melintas akan di cek suhu tubuhnya. Kalau ada terindikasi suspect COVID-19, langsung diisolasi dan dilakukan penanganan secara maksimal” terang Ketua […]

  • Evaluasi Survei MBG Tahap II, Bapperida Sulbar Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Gizi

    Evaluasi Survei MBG Tahap II, Bapperida Sulbar Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan Gizi

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 196
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar di Kantor BPS Sulbar, Jumat (12/12/2025). Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menugaskan Pamong Pemerintahan, Haykal Inayah […]

  • BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 612
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Polemik tentang HGU PT. Letawa yang konon menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu mencaplok perkampungan di Desa Lariang telah lama meresahkan warga setempat. Tidak hanya was-was lahan mereka sewaktu-waktu bakal diambil alih perusahaan, polemik itu juga telah merugikan sebagian warga Lariang secara ekonomi. Bagaimana tidak sertipikat warga tidak bisa lagi jadi agunan di […]

expand_less