Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 3 Jun 2026

Meski demikian, SDK mengaku memahami bahwa langkah penindakan terhadap perusahaan sawit memiliki konsekuensi besar terhadap petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kalau perusahaan ditutup, saya juga tahu masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Buah sawit petani tidak terbeli dan itu akan merugikan rakyat. Karena itu saya ingin persoalan ini segera diselesaikan melalui penyesuaian harga yang lebih adil,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk melindungi investasi dan dunia usaha di Sulawesi Barat. Namun di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban melindungi kepentingan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan.

“Saya berkewajiban melindungi investor dan pengusaha yang berusaha di Sulawesi Barat. Tetapi saya juga memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi rakyat. Karena itu saya berharap ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ungkapnya.

SDK menjelaskan bahwa sejak 1 Juni 2026 kegiatan ekspor sawit masih dilakukan oleh perusahaan, namun berada dalam pengawasan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Berdasarkan skema yang disampaikan pemerintah pusat, pengelolaan ekspor secara penuh direncanakan akan berada di bawah DSI mulai Januari 2027, kecuali terdapat perubahan kebijakan di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Gubernur meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan pesan pemerintah daerah kepada pimpinan perusahaan di Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap harga pembelian TBS di tingkat petani.

“Ini sebagai bagian dari tanggung jawab saya untuk mementau kondisi harga sawit di daerah yang saya pimpin. Semoga saja (harga) ini terjadi perubahan yang cepat, dan masing-masing saudara-saudara dari sini sampaikan langsung kepada pimpinan saudara-saudara di Jakarta. Bapak Gubernur memberikan peringatakan kepada kita,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Calon Duta Besar dan Konsul Jenderal, Pesan Ridwan Kamil: Promosikan Potensi Unggulan Jawa Barat

    Terima Calon Duta Besar dan Konsul Jenderal, Pesan Ridwan Kamil: Promosikan Potensi Unggulan Jawa Barat

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 184
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan kepada calon Duta Besar Indonesia dan Konsul Jenderal untuk mengenalkan potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Ridwan Kamil saat menerima 13 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh dan 7 Calon Konsul Jenderal terkait potensi ekonomi dan perdagangan Provinsi Jawa Barat di […]

  • Hari Anak Nasional, Perlindungan Anak untuk Masa Depan Bangsa

    Hari Anak Nasional, Perlindungan Anak untuk Masa Depan Bangsa

    • calendar_month Sen, 24 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 931
    • 0Komentar

    Senada, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh masa berkembang anak-anak. “Mari kita galakkan perlindungan kepada anak-anak dan kita berikan kesempatan seluas mungkin untuk anak-anak kita menjadi pemimpin di kemudian hari,” ujar Seskab dalam pernyataannya menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2023. Seskab optimistis tahun 2045 […]

  • Hasil Pertemuan Gubernur SDK dan Menteri, KKP Siap Dorong Investasi Rp200 Miliar untuk Sulawesi Barat

    Hasil Pertemuan Gubernur SDK dan Menteri, KKP Siap Dorong Investasi Rp200 Miliar untuk Sulawesi Barat

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 917
    • 0Komentar

    “VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut biaya untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” tegasnya. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran lengkap pejabat eselon I KKP, yakni: Pertemuan ini memperkuat sinyal bahwa sektor kelautan akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Sulawesi Barat ke depan. […]

  • RSUD Sulbar Terima Tim Monitoring dan Visitasi Program Pengampuan Layanan Uronefrologi dari RSUP DR Sarjito

    RSUD Sulbar Terima Tim Monitoring dan Visitasi Program Pengampuan Layanan Uronefrologi dari RSUP DR Sarjito

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 238
    • 0Komentar

    “Ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat mutu pelayanan uronefrologi, memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang paripurna, dan mempercepat terwujudnya kemandirian dalam layanan spesialistik,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, dilakukan pemaparan oleh Kabid Pelayanan Nurwardi Nur, diteruskan dengan sesi diskusi oleh tim dari RSUP Dr. Sarjito bersama manajemen rumah sakit, tim dokter spesialis urologi dan penyakit […]

  • Petani 75 Tahun Ditemukan Tewas di Tengah Kebun, Polres Polman Olah TKP

    Petani 75 Tahun Ditemukan Tewas di Tengah Kebun, Polres Polman Olah TKP

    • calendar_month Sen, 5 Okt 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Setibanya di lokasi, personel kepolisian melakukan pengumpulan bahan keterangan, olah TKP, serta pemeriksaan terhadap kondisi korban. Dari pemeriksaan medis awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar tiga hari sebelum ditemukan. Polisi juga belum menemukan adanya saksi yang melihat secara langsung korban pada saat meninggal dunia. Berdasarkan keterangan yang […]

  • Bahas Infrastrukur dan Dana Desa, Bupati Pasangkayu Gelar Rakor Lintas OPD

    Bahas Infrastrukur dan Dana Desa, Bupati Pasangkayu Gelar Rakor Lintas OPD

    • calendar_month Sen, 17 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 528
    • 0Komentar

    Sambung dia, Pemkab Pasanglayu selama ini selalu berupaya menghadirkan sebuah tatanan kota yang inklusif, sebagai bagian dari sistem kebijakan tata kota sebuah kabupaten. “Tujuan dari sebuah kota inklusif ini adalah memperluas partisipasi warga dan tidak ada masyarakat yang merasa diasingkan dengan pembangunan wilayah perkotaan,” sebutnya. Lanjut dia, setiap pembangunan infrastruktur, pemerintah setempat selalu meminta pertimbangan […]

expand_less