Harmonisasi Kebijakan Fiskal 2027, BPKAD Sulbar Ikuti Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah 

Keikuktsertaan dalam seminar ini penting, karena seluruh materi yang disampaikan sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir. Bapperida Sulbar memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. […]

Pada kesempatan itu, dua OPD yakni Biro Hukum serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Sulbar telah memaparkan rencana kerjanya langsung di hadapan Gubernur. OPD lainnya dijadwalkan melakukan asistensi teknis guna memperdalam substansi program sebelum diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Sebagai instansi yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Sulbar […]

KOTA BANDUNG — Sebanyak 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan keuangan dari Pemda Provinsi Jabar. Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan bantuan keuangan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dengan 10 pimpinan Parpol di Aula Barat Gedung Sate, Senin (18/4/2022). Adapun 10 Parpol tersebut adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, […]

“Kita hanya dapat mengakomodir 22 formasi khusus untuk tenaga guru, dan ini pun harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan, diantaranya mereka telah pernah mengikuti seleksi sebelumnya, dibuktikan dengan adanya kartu ujian, kualifikasi pendi dikan paling rendah Strata satu (S-1) sebelum bulan November 2013, dan sejumlah persyaratan lainnya,” ujar Sekda Mamuju saat memimpin upacara bendera di […]

Lebih jauh ia menyampaikan proses pemilihan di 35 desa yang melakukan Pilkades kemarin berjalan aman dan lancar. ” Memang ada sedikit riakan dipemilihan Desa Ako, namun itu hanya sebatas berdebatan para saksi dengan suara keras tentang tafsiran kertas suara sah atau tidak” pungkasnya.(*/)

Usai rakor, Nur Rahmah Parampasi menyampaikan beberapa poin penting dalam pelaporan diantaranya penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan (WFO/WFH), dengan pola WFH 1 hari kerja (Jumat), komposisi dan proporsi ASN, yang melaksanakan WFH dan WFO, penguatan layanan digital, (e-office, tanda tangan elektronik, SPBE dan SIMPEG, skema mekanisme pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan WFH dan WFO serta pengecualian WFH, […]