Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah, BPKAD Sulbar Ikuti Capacity Building dan Asistensi Pengisian Indeks ETPD Semester I 2026

KOTA BANDUNG– Mendekati Pilkada Serentak 27 November 2024, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemdaprov Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik. Hak politik ASN sebagai warga negara, […]

Arif menjelaskan bahwa proses persetujuan Ranperda akan melibatkan rapat pembahasan lintas sektor sebelum finalisasi. “Masalah sertifikasi bidang tanah di Sulbar yang masih belum tuntas dapat diatasi melalui program PTSL sebagai pengganti Prona,” kata Arif. Ia menambahkan bahwa program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dapat dilakukan secara kolektif oleh kepala desa melalui BPN kabupaten, karena setiap […]

“Kehadiran Bapak Wakil Gubernur nantinya diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta. Beliau ingin memberikan motivasi langsung agar kafilah terus berprestasi dan menjaga kekompakan selama mengikuti STQHN di Kendari,” tambahnya. Kegiatan pemantauan ini berlangsung dalam suasana koordinatif antara panitia lokal STQH, tim Pemprov Sulbar, dan pengurus kafilah Sulbar. Seluruh pihak tampak berkomitmen untuk menyukseskan agenda kunjungan […]

Dia menekankan untuk memastikan seluruh TPS wilayah Sulbar ditempat yang berteduh, karena sudah memasuki musim hujan. “Bisa digunakan fasilitas pemerintah seperti sekolah, gedung pertemuan atau rumah warga yang saya lihat banyak rumah pangggung, itu bisa ditutup,” ujarnya. Sementara itu, Pemprov Sulbar sudah melepas secara resmi satgas kesiapsagaan kesehatan Pilkada serentak 2024. “Jadi ini inovasi baru […]

“Belum tahu (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” tambah Legislator PKB tersebut. Sebelumnya, MKD telah menjatuhkan putusan terhadap total lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing, sebuah kasus yang sempat menuai sorotan publik. Hasil sidang etik, MKD memutuskan Adies Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar kode etik. […]

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa validitas data merupakan faktor utama dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat. “Rekonsiliasi data ini menjadi langkah strategis agar seluruh peserta yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat benar-benar terdata dengan baik. Data yang valid akan memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal […]