DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 20 menit yang lalu

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Habiburokhman.
Ketiga, Tata Kelola dan Transparansi: Pengelolaan aset dikelola secara menyeluruh oleh lembaga independen yang profesional berbasis sistem informasi terintegrasi.
Keempat, Restorasi Berkeadilan: Menjamin pengembalian aset kepada negara, korban kejahatan, serta pihak ketiga yang beritikad baik.
Ruang Lingkup Perluasan Tindak Pidana
Mekanisme perampasan aset kini mencakup berbagai kejahatan berdampak luas, antara lain: Korupsi, narkotika, dan psikotropika. Terorisme dan pendanaan terorisme. Penyelundupan manusia, senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Perdagangan orang (human trafficking). Penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat.
Tahapan perampasan aset meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan, hingga eksekusi. Untuk menjamin keadilan, RUU ini menerapkan sistem pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di pengadilan serta transparansi jejak audit digital (digital audit trail).
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, pimpinan dan anggota DPR RI, tim ahli, akademisi, serta media massa. Secara khusus, ia mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang konsisten mengawal RUU ini hingga tahap pengesahan akhir. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar

