Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

Ancaman PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Korupsi APK, Polda Sulbar Tetapkan ARS Sebagai Tersangka

    Dugaan Korupsi APK, Polda Sulbar Tetapkan ARS Sebagai Tersangka

    • calendar_month Kam, 12 Jul 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 381
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Kasus dugaan korpsi terkait pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulbar tahun 2017 T.A 2016. yang ditangani oleh direktorat reserse kriminalitas khusus polda sulbar kini telah menetapkan satu tersangka atas nama ARS. ARS merupakan sekretaris KPU Prov. Sulbar / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terkait kasus yang dimaksud. […]

  • Suhardi Duka Perhatian Pembangunan Infrastruktur di Polman, Gelontorkan Rp49 Miliar

    Suhardi Duka Perhatian Pembangunan Infrastruktur di Polman, Gelontorkan Rp49 Miliar

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 165
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Polman — Pemprov Sulbar melalui kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga kembali menggelontorkan anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Polman. Hal tersebut, disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan haul ke-18 H.Paisal Hamasiah dan peringatan hari ke-40 Hj.Sahara Haruna (Muassis dan Muassisah PPM Darul Mahfudz […]

  • Hadiri Dialog Publik KPU, Ini Harapan Bupati Pasangkayu

    Hadiri Dialog Publik KPU, Ini Harapan Bupati Pasangkayu

    • calendar_month Sab, 23 Mar 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 509
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu menggelar dialog publik dan live musik di alun-alun kota Pasangkayu, Jumat 22 Maret. Dialog publik ini menghadirkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Acara yang berlangsung malam hari itu, dihadiri oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, Wakil Ketua DPRD Yaumil Ambo Djiwa, sejumlah pimpinan […]

  • Gubernur Suhardi Duka Laporkan Kemajuan Ekonomi dan Pelaksanaan Instruksi Kemendagri

    Gubernur Suhardi Duka Laporkan Kemajuan Ekonomi dan Pelaksanaan Instruksi Kemendagri

    • calendar_month Sen, 8 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 109
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar membeberkan penurunan angka kemiskinan sekitar 9.900 orang pada Agustus 2025. Inflasi pun ada penurunan. Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) usai mengikuti rapat bersama Kemendagri lewat zoom di Ruang Oval Kantor Gubernur, Senin 8 September 2025. Rapat itu juga diikuti Wakil Gubernur Salim S. Mengga serta sejumlah pimpinan […]

  • Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Kompak Hadiri Paripurna DPRD, Bahas Beberapa Ranperda

    Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Kompak Hadiri Paripurna DPRD, Bahas Beberapa Ranperda

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 89
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga kompak hadiri rapat paripurna DPRD Sulbar dengan membahas beberapa ranperda di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Rabu 26 November 2025. Adapun, agenda yang dibahas diantaranya pembahasan tingkat kedua terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, penetapan rencana kerja DPRD […]

  • Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    • calendar_month Sel, 22 Jan 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 432
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com PASANGKAYU— Lahirnya Permendagri nomor 60 tahun 2018 tentang penetapan tapal antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kekisruhan di perbatasan kedua wilayah itu. Masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar dengan tegas menolak Permendagri itu. Bagaimana tidak, Permendagri 60/2018 ini membuat sebagian wilayah Pasangkayu menjadi milik Kabupaten Donggala Sulteng. Karena massifnya penolakan, Kemendagri bakal […]

expand_less