EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dalam rangka memperkuat tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang TIK, Persandian, dan Statistik menyelenggarakan Asesmen Keamanan Informasi SPBE Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung dari 14 hingga 28 Mei 2025.
Asesmen ini diikuti oleh para pengelola SPBE dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. Tujuannya adalah untuk menginventarisasi aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengidentifikasi kerentanan dan risiko potensial, serta menyusun langkah-langkah proteksi, mitigasi, dan pemulihan terhadap berbagai ancaman keamanan informasi.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula, menyatakan bahwa asesmen ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola SPBE secara menyeluruh di lingkungan Pemprov Sulbar.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Mustari, Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital turut membawa tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas utama dalam transformasi digital pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan keamanan informasi di seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Sandiman Ahli Muda Kominfo SP Sulbar, Sudarmono, menambahkan bahwa asesmen ini diharapkan mampu meningkatkan security awareness atau kesadaran para pengelola SPBE terhadap pentingnya tiga pilar utama keamanan informasi: Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan).
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pengelola SPBE di OPD semakin memahami pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam setiap proses pemerintahan berbasis digital,” pungkasnya.
Asesmen ini menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tangguh, terpercaya, dan adaptif di era digital. (rls/*)
