Ruang Fiskal Sulbar Menyempit, SDK Minta Program Pusat Tetap Menjawab Kebutuhan Warga
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 1 jam yang lalu
Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat diwawancara sejumlah awak media.
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diperkirakan kembali menyempit pada 2027. Di tengah kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang ditetapkan pemerintah pusat, Pemprov Sulbar memperkirakan alokasi TKD untuk daerahnya berkurang sekitar Rp156 miliar.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan alokasi TKD secara nasional sebesar Rp735 triliun. Namun, menurut dia, pengurangan transfer ke daerah perlu dilihat bersama dengan program pembangunan yang kini dibiayai dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Ia menyebut sejumlah program pusat tetap memberikan manfaat bagi daerah, meskipun tidak seluruh anggarannya masuk ke dalam APBD provinsi maupun kabupaten.
“Bagi saya, apakah dikelola oleh provinsi atau kabupaten, yang kami inginkan adalah pembangunannya. Siapa pun yang mengelola, tidak ada masalah, sepanjang itu turun ke daerah dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Suhardi Duka, saat ditemui diruang kerjanya di kantor Gubernur Sulbar, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut SDK, sebagian dukungan pembangunan kini hadir melalui program pemerintah pusat, antara lain bantuan bedah rumah dan Instruksi Jalan Daerah (IJD), yang menjadi salah satu skema penanganan infrastruktur jalan daerah.
Ia menyebut nilai program bedah rumah di Sulbar mencapai sekitar Rp100 miliar. Sementara itu, program IJD diharapkan dapat mendukung pembangunan jalan daerah meskipun pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat.
“Walaupun sampai sekarang IJD-nya juga belum, tapi ada program yang namanya Instruksi Jalan Daerah, itu penggantinya. Itu dikelola semua oleh pusat, kita hanya penerima manfaat,” ujarnya.
SDK mencontohkan pengadaan bibit kakao sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang penanganannya dapat bergeser dari anggaran provinsi ke dukungan pemerintah pusat.
Pada 2025, Pemprov Sulbar menganggarkan pengadaan bibit kakao karena bantuan dari pusat belum tersedia saat itu. Namun, pada 2026, pemerintah pusat memberikan alokasi sekitar 10 juta bibit kakao untuk Sulbar.
- Penulis: Ekspos Sulbar
