Ruang Fiskal Sulbar Menyempit, SDK Minta Program Pusat Tetap Menjawab Kebutuhan Warga
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 1 jam yang lalu
Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat diwawancara sejumlah awak media.
Dari jumlah tersebut, SDK menyebut sekitar 3 juta bibit telah tersedia hingga saat ini. Karena ada dukungan dari pusat, Pemprov Sulbar tidak lagi menganggarkan pengadaan bibit kakao melalui anggaran provinsi.
Meski demikian, menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap bibit tetap ada. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perubahan sumber pembiayaan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan pembangunan di daerah.
Pemerintah daerah, kata SDK, tetap perlu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik melalui program yang dibiayai APBD maupun melalui intervensi pemerintah pusat.
SDK juga menjelaskan bahwa beberapa program strategis pemerintah pusat tidak seluruhnya menjadi beban APBD. Ia mencontohkan Sekolah Rakyat yang berada dalam ranah program sosial pemerintah pusat, dengan daerah antara lain berperan menyediakan lahan.
Sementara itu, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), SDK mengatakan pengelolaan, modal, dan gaji manajemen ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
“Kalau KDMP itu dikelola langsung oleh pusat. Bahkan gaji manajemennya ditanggung oleh pusat, modalnya juga oleh pusat. Kita tidak masuk dalam kewenangan itu,” kata SDK.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung program-program tersebut selama manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sulbar.
Namun, berkurangnya TKD tetap menjadi tantangan bagi kemampuan daerah membiayai program pembangunan melalui APBD. SDK bahkan menggambarkan ruang anggaran provinsi semakin terbatas.
“APBD sudah tidak ada, tinggal gaji pegawai saja,” pungkasnya. (Rls)
- Penulis: Ekspos Sulbar
