DKP Sulbar Luncurkan SIKAPITEN dan SIMPEL LAUT, Dorong Pelayanan Kelautan dan Perikanan Lebih Mudah dan Terintegrasi

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran dua inovasi pelayanan, yakni Sistem Informasi Kendali Administrasi dan Pelayanan Terpadu (SIKAPITEN) dan Sistem Pelayanan Cek Informasi Pemanfaatan Ruang Laut (SIMPEL LAUT), yang dilaksanakan di Aula DKP Sulbar, Senin (26/10/2026).

Peluncuran kedua aplikasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Rancangan Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Latpim Administrator) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.

Peluncuran tersebut dipimpin oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, didampingi masing-masing reformer, yakni Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio Abraham Saragih, selaku penggagas SIKAPITEN, serta Apriyadi Sukarman, selaku penggagas SIMPEL LAUT. Kegiatan ini turut dihadiri staf teknis DKP Sulbar dan staf teknis yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar untuk memberikan pendampingan teknis kepada masing-masing reformer.

Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menyampaikan bahwa pengembangan kedua aplikasi tersebut merupakan langkah untuk menjadikan pelayanan kelautan dan perikanan lebih tertata, mudah diakses, dan didukung oleh data yang lebih baik.

“Melalui SIKAPITEN dan SIMPEL LAUT, kami ingin mendorong pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital harus mampu mempermudah proses pelayanan, membantu masyarakat memperoleh informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat,” ujar Safaruddin.

SIKAPITEN, Satukan Kendali Administrasi dan Pelayanan
SIKAPITEN merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kendali Administrasi dan Pelayanan Terpadu. Inovasi ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan administrasi sekaligus mengintegrasikan pelayanan dan pengaduan di lingkungan DKP Sulbar melalui sistem digital.

Pengembangan SIKAPITEN mencakup tiga area perubahan strategis. Pertama, area pelayanan publik dan pengaduan sebagai inti inovasi, yang diarahkan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan kebutuhan maupun pengaduan. Kedua, area tata laksana dan proses bisnis, yaitu pembenahan alur kerja agar pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Ketiga, area kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), yang berfokus pada penguatan kemampuan aparatur dalam menjalankan sistem pelayanan berbasis digital.

Pelaksanaan SIKAPITEN disusun secara bertahap agar pengembangannya berjalan terarah.

Dalam jangka pendek selama dua bulan, fokusnya adalah membangun sistem dan aplikasi SIKAPITEN hingga tersedia portal pelayanan dan pengaduan terpadu berbasis digital yang siap digunakan.

Dalam jangka menengah selama enam bulan, sistem ditargetkan terintegrasi dengan bidang-bidang teknis, meliputi pelayanan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Integrasi juga direncanakan mencakup unit pelaksana teknis daerah (UPTD), yaitu PPI Palipi, PPI Banggae, PPI Kasiwa, dan BBIP Poniang. Tahap ini turut menekankan penguatan kapasitas SDM agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, dalam jangka panjang selama satu hingga dua tahun, SIKAPITEN diarahkan untuk mendukung terwujudnya satu basis data kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang terpadu. Data tersebut diharapkan mencakup informasi pengaduan dan potensi kelautan serta perikanan yang valid, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis oleh Kepala DKP Sulbar maupun Gubernur Sulawesi Barat.