Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » 7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 4 Jul 2018

eksossulbar.com, MAMUJU – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam forum guru honorer se-Sulawesi Barat mendatangi kantor Ombudsman RI Sulbar, Rabu (4/7) untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.

Selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima kedatangan massa aksi dan melakukan diskusi yang ditindalanjuti dengan penyampaian pengaduan secara resmi ke Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, mengatakan kedatangan massa aksi para guru GTT dan PTT se-Sulbar untuk menyampaikan dugaan maladministrasi berupa penundaan gaji guru honorer sejak 7 bulan terakhir yang belum di bayarakan, termasuk beberapa persoalan lain yang dinilai bersinggungan dengan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan Sulawesi barat.

Dihadapan massa aksi Lukman mengakui kondisi pelayanan publik di Sulawesi barat masih sangat memprihatinkan termasuk di layanan public sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan Lukman menilai peran dan fungsi serta partisipasi para guru GTT dan PTT selama ini dalam dunia pendidikan secara khusus di sulawesi barat, sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka, termasuk perhatian kepada para tenaga medis yang masih berstatus tenaga kontrak.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paripurna DPRD Sulbar Usulkan Pemberhentian Wagub, Ini Pesan Gubernur Suhardi Duka

    Paripurna DPRD Sulbar Usulkan Pemberhentian Wagub, Ini Pesan Gubernur Suhardi Duka

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman usulan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Sulbar masa jabatan 2025–2030, Kamis, 2 April 2026. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan momentum konstitusional penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan daerah. “Agenda ini merupakan […]

  • Monev KUBE Tahap I, Dinsos Sulbar Pastikan Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

    Monev KUBE Tahap I, Dinsos Sulbar Pastikan Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 221
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap I Tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai target serta memberikan pendampingan langsung kepada para penerima manfaat. Tim Dinsos Sulbar mengunjungi sejumlah kelompok […]

  • Komisi III DPRD Sulbar Menggelar Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025

    Komisi III DPRD Sulbar Menggelar Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 239
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, H. Usman Suhuriah. Serta dihadiri oleh para anggota Komisi III DPRD Prov. Sulbar, yaitu Harun Lululangi, Fredy Boy, dan H. Anthoni. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh mitra kerja Komisi III, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perumahan dan Kawasan […]

  • Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    • calendar_month Sab, 5 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Oleh : Firmansyah (Praktisi Hukum Agraria) Berselewaran informasi prihal keluarnya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR:SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. Pencabutan konsesi Kawasan Hutan di tujukan pada salah satu anak perusahaan Astra group yang berada di Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Betapa tidak informasi tersebut dapat di anggap sebagai bagian dari agenda Pemerintah […]

  • Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Gandeng Poltekes Kemenkes Mamuju Bentuk Duta Cinta Pangan di Sekolah

    Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Gandeng Poltekes Kemenkes Mamuju Bentuk Duta Cinta Pangan di Sekolah

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 281
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Mamuju menggelar kegiatan pembekalan bagi siswa sekolah dasar untuk diangkat menjadi Duta Cinta Pangan, Senin (22/9/2025). Kepala Distapang Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan kegiatan yang dipusatkan di SDN Rimuku ini diikuti oleh 25 siswa perwakilan dari tiga sekolah, […]

  • Bupati Pasangkayu Terima Kunjungan Kepala BNN Sulbar

    Bupati Pasangkayu Terima Kunjungan Kepala BNN Sulbar

    • calendar_month Kam, 1 Okt 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 977
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menerima kunjungan Kepala BNN Sulbar Brigjen Pol Drs. Sumirat Dwiyanto. Pertemuan berlangsung diruang kerja bupati, Kamis 1 Oktober. Hadir mendampingi Bupati, Sekkab Firman dan sejumlah kepala OPD. Brigjen Pol Drs. Sumirat Dwiyanto menyampaikan kunjungannya dalam rangka rencana pengembangan BNN Kabupaten (BNNK) di Pasangkayu. Untuk memaksimalkan upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan […]

expand_less