Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » 7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 4 Jul 2018
  • comment 0 komentar

eksossulbar.com, MAMUJU – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam forum guru honorer se-Sulawesi Barat mendatangi kantor Ombudsman RI Sulbar, Rabu (4/7) untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.

Selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima kedatangan massa aksi dan melakukan diskusi yang ditindalanjuti dengan penyampaian pengaduan secara resmi ke Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, mengatakan kedatangan massa aksi para guru GTT dan PTT se-Sulbar untuk menyampaikan dugaan maladministrasi berupa penundaan gaji guru honorer sejak 7 bulan terakhir yang belum di bayarakan, termasuk beberapa persoalan lain yang dinilai bersinggungan dengan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan Sulawesi barat.

Dihadapan massa aksi Lukman mengakui kondisi pelayanan publik di Sulawesi barat masih sangat memprihatinkan termasuk di layanan public sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan Lukman menilai peran dan fungsi serta partisipasi para guru GTT dan PTT selama ini dalam dunia pendidikan secara khusus di sulawesi barat, sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka, termasuk perhatian kepada para tenaga medis yang masih berstatus tenaga kontrak.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekkab Pasangkayu Vidcon Terkait Penyusunan RKPD 2022

    Sekkab Pasangkayu Vidcon Terkait Penyusunan RKPD 2022

    • calendar_month Sen, 10 Mei 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    PASANGKAYU– Sekkab Pasangkayu Firman mengikuti video conference (vidcon) yang diselenggarakan oleh Kemendagri terkait sosialisasi Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Senin 10 Mei. Sekkab didampingi oleh Kepala Bappeda Litbang Abidin dan jajarannya. Pada kesempatan itu, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo yang membuka […]

  • Bahas Efisiensi Anggaran, Plh Sekprov Herdin Ismail Rapat Bersama Sekda Se-Sulbar

    Bahas Efisiensi Anggaran, Plh Sekprov Herdin Ismail Rapat Bersama Sekda Se-Sulbar

    • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 220
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pelaksana harian (Plh) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail memimpin rapat virtual bersama Sekretaris Daerah se-Sulbar di ruang kerjanya, Selasa 8 April 2025. Ikut mendampingi Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar lainnya. “Jadi rapat virtual hari ini ada beberapa agenda yang coba […]

  • Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi

    Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi

    • calendar_month Sel, 13 Des 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 180
    • 0Komentar

    jakarta, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air, Jumat 9 Desember 2022, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan diresmikan Papua Barat Daya ini, Indonesia kini memiliki 38 provinsi. “Dengan rahmat Tuhan Yang […]

  • Ini Penjelasan Ketua TAPD di Rapat Banggar DPRD Pasangkayu

    Ini Penjelasan Ketua TAPD di Rapat Banggar DPRD Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 11 Agu 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.075
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu kembali menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa 11 Agustus. Hadir Ketua TAPD Firman serta anggota TAPD lainnya. Pada rapat membahas rancangan KUA-PPAS 2021 itu, anggota Banggar DPRD Pasangkayu mempertanyakan beberapa hal, diantaranya terkait sinkronisasi tema pembangunan nasional dan kabupaten, upaya peningkatan PAD, dan terkait upaya […]

  • Kejari Pasangkayu Canangkan Zona WBK-WBBM

    Kejari Pasangkayu Canangkan Zona WBK-WBBM

    • calendar_month Sab, 24 Apr 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 232
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Kamis 22 April. Kepala Kejari Pasangkayu Muchsin dan jajaran Kejari Pasangkayu lainnya melakukan penandatanganan pakta integritas. Muchsin menyampaikan tujuan pembangunan zona WBK dan WBBM untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan […]

  • Bangun Kolaborasi, Sulbar Lanjutkan Data Desa Presisi

    Bangun Kolaborasi, Sulbar Lanjutkan Data Desa Presisi

    • calendar_month Sab, 5 Nov 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Mamuju, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Sulbar merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP). Pentingnya DDP di Sulbar sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya Ia mendorong Data Desa Presisi (DDP) . Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi […]

expand_less