Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » 7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

7 Bulan tak Terima Honor, Aliansi Guru PTT dan GTT Mengadu ke Ombudsman

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 4 Jul 2018
  • comment 0 komentar

eksossulbar.com, MAMUJU – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam forum guru honorer se-Sulawesi Barat mendatangi kantor Ombudsman RI Sulbar, Rabu (4/7) untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.

Selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima kedatangan massa aksi dan melakukan diskusi yang ditindalanjuti dengan penyampaian pengaduan secara resmi ke Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, mengatakan kedatangan massa aksi para guru GTT dan PTT se-Sulbar untuk menyampaikan dugaan maladministrasi berupa penundaan gaji guru honorer sejak 7 bulan terakhir yang belum di bayarakan, termasuk beberapa persoalan lain yang dinilai bersinggungan dengan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan Sulawesi barat.

Dihadapan massa aksi Lukman mengakui kondisi pelayanan publik di Sulawesi barat masih sangat memprihatinkan termasuk di layanan public sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan Lukman menilai peran dan fungsi serta partisipasi para guru GTT dan PTT selama ini dalam dunia pendidikan secara khusus di sulawesi barat, sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka, termasuk perhatian kepada para tenaga medis yang masih berstatus tenaga kontrak.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemdaprov Jabar yang Pertama di Indonesia Permanenkan Mekanisme Kerja Dinamis  ASN dapat bekerja di mana saja berorientasi output dan outcome

    Pemdaprov Jabar yang Pertama di Indonesia Permanenkan Mekanisme Kerja Dinamis ASN dapat bekerja di mana saja berorientasi output dan outcome

    • calendar_month Sen, 19 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 94
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi instansi yang pertama di Indonesia menerapkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD) dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima dan Aparatur Sipil Negara tetap produktif 100 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan hal itu usai meluncurkan Mekanisme Kerja Dinamis, Senam Bugar di Tempat Kerja, dan Aplikasi Bugar.id di […]

  • Presiden Prabowo Panggil Menteri PKP, Instruksikan Sosialisasi Masif Kebijakan Prorakyat di Sektor Perumahan

    Presiden Prabowo Panggil Menteri PKP, Instruksikan Sosialisasi Masif Kebijakan Prorakyat di Sektor Perumahan

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta (ekspossulbar.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dilansir dari laman […]

  • Hari Otonomi Daerah ke-29: Wagub Sulbar Hadir Virtual, Bahas Peran Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

    Hari Otonomi Daerah ke-29: Wagub Sulbar Hadir Virtual, Bahas Peran Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Jum, 25 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 150
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga mengikuti Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX Tahun 2024 secara virtual bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Ruangan Wakil Gubernur Lt. 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Jum’at 25 April 2025.

  • Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

    Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 147
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, mengikuti Zoom Meeting Workshop penyusunan Studi Pembelajaran para Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bagian Otda dan diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Workshop ini […]

  • Peringati Hari Stroke Sedunia 2025, RSUD Sulbar Gelar Edukasi Pentingnya Deteksi Dini Stroke

    Peringati Hari Stroke Sedunia 2025, RSUD Sulbar Gelar Edukasi Pentingnya Deteksi Dini Stroke

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 222
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia tahun 2025, Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) bersama Dokter Spesialis Saraf RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Sitti Zainab Zainuddin, melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan kepada pengunjung dan pasien di ruang tunggu pendaftaran RSUD Sulbar, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini selaras dengan misi ke-3 dalam Panca Daya […]

  • Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai, Kementerian PANRB Pastikan Berlangsung Transparan

    Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai, Kementerian PANRB Pastikan Berlangsung Transparan

    • calendar_month Ming, 19 Mar 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah dimulai. Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjamin pelaksanaan seleksi ini berlangsung transparan dan akuntabel. “Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengisi formasi yang sudah dibuka oleh masing-masing kementerian/lembaga. Masyarakat tidak perlu […]

expand_less