Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    BPN Absen Dipertemuan Warga, Polemik HGU di Desa Lariang Kian Meresahkan

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 565
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Polemik tentang HGU PT. Letawa yang konon menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu mencaplok perkampungan di Desa Lariang telah lama meresahkan warga setempat. Tidak hanya was-was lahan mereka sewaktu-waktu bakal diambil alih perusahaan, polemik itu juga telah merugikan sebagian warga Lariang secara ekonomi. Bagaimana tidak sertipikat warga tidak bisa lagi jadi agunan di […]

  • Festival Jiwa Wastra Dibuka, Pemprov Sulbar Perkuat Strategi Pengembangan Tenun

    Festival Jiwa Wastra Dibuka, Pemprov Sulbar Perkuat Strategi Pengembangan Tenun

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 83
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, secara resmi membuka Event Jiwa Wastra Sulbar, Jumat, 17 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap pengembangan dan promosi kain tenun sebagai komoditas unggulan daerah. Junda Maulana menyampaikan bahwa wastra atau kain tenun merupakan hasil karya tangan manusia […]

  • Pelaksanaan KRYD Jaring Empat Pelaku Pidana Narkotika

    Pelaksanaan KRYD Jaring Empat Pelaku Pidana Narkotika

    • calendar_month Sel, 25 Mei 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    PASANGKAYU— Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatan (KRYD) oleh Polres Pasangkayu yang merupakan lanjutan dari kegiatan Operasi Ketupat pasca hari raya Idul Fitri, berhasil menjaring empat pelaku tindak pidana narkotika. “Keempat pelaku tersebut diciduk didua tempat yang berbeda” sebut Kabag Ops Polres Pasangkayu AKP Iswan Mulyanto, Selasa 25 Mei. KRYD ini sendiri dilaksanakan demi terwujudnya Sitkamtibmas […]

  • Pemkesra Sulbar Evaluasi SPM, Upaya Agar Layanan ke Masyarakat Terus Ditingkatkan

    Pemkesra Sulbar Evaluasi SPM, Upaya Agar Layanan ke Masyarakat Terus Ditingkatkan

    • calendar_month Kam, 18 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 78
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesra, Rabu 17 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat, Muh Dhany Sadry, serta dihadiri oleh […]

  • Tempuh Perjalanan 12 Jam, JCH Mamasa Istirahat di Mesjid Raya Maros

    Tempuh Perjalanan 12 Jam, JCH Mamasa Istirahat di Mesjid Raya Maros

    • calendar_month Sen, 6 Agu 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 825
    • 0Komentar

    Laporan Haji: Kamil (wartawan Ekspos Sulbar) KARENA alasan Perjalanan cukup jauh, JCH asal Mamasa harus berangkat lebih cepat dibanding JCH Kabupaten lainnya. Dikabarkan JCH star di Mamasa pada Minggu 5 agustus sekitar pukul 10 Malam dan tiba di Maros Senin 6 Agustus pukul 10 pagi. Alternatif lokasi istirahat sementara JCH yakni di Mesjid Raya Maros […]

  • Harga BBM Naik, Harga Bahan Pangan Ikut Melambung

    Harga BBM Naik, Harga Bahan Pangan Ikut Melambung

    • calendar_month Kam, 15 Sep 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Pasca kenaikan harga BBM, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pasangkayu melakukan pemantauan harga pangan dipasaran. Sejumlah pasar tradisional di Pasangkayu dikunjungi. Hasilnya, harga sejumlah komoditi pangan melambung. Kepala Seksi Harga Pangan Disketapang Pasangkayu, Hana Marlina, mengungkapkan, kenaikan harga pangan merupakan dampak dari kenaikan harga BBM subsidi. Adapun komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga yakni, beras […]

expand_less