Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Remas Payudara, Berujung Tersangka

    Remas Payudara, Berujung Tersangka

    • calendar_month Rab, 21 Jul 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 157
    • 0Komentar

    PASANGKAYU, ekspossulbar.co.id — Seorang remaja di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya inisial A (18 tahun) harus berurusan dengan pihak berwajib. Ia disangkakan melakukan perbuatan pelecahan seksual terhadap remaja putri di kampungnya. Adalah W (19 tahun) yang menjadi korbannya. Ceritanya si A tertarik pada si W, kemudian dengan mengendarai motor ia membuntuti si W yang […]

  • ASEAN Para Games XI Resmi Dibuka, Wapres: Sumber Inspirasi Kesetaraan

    ASEAN Para Games XI Resmi Dibuka, Wapres: Sumber Inspirasi Kesetaraan

    • calendar_month Ming, 31 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 155
    • 0Komentar

    SURAKARTA, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa ASEAN Para Games merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk meningkatkan semangat dan produktivitas demi mencapai tujuan meskipun banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu […]

  • Tim Supervisi Polda Sulbar Cek Kesiapan Pos Pam Ops Ketupat Marano di Polman

    Tim Supervisi Polda Sulbar Cek Kesiapan Pos Pam Ops Ketupat Marano di Polman

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 129
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Tim Supervisi Polda Sulbar melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan Pos Pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Marano 2026 di Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (17/3/26). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabag Bin Ops Ro Ops Polda Sulbar AKBP Muhammad Iqbal, yang turut didampingi Karendal Ops Ketupat Marano Kompol Najamuddin. Dalam kunjungannya, ia mengecek kelengkapan personel, […]

  • Water treatment

    Kendaraan Water Treatment BPBD Sulbar Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Siap Digunakan untuk Masyarakat

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 188
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) telah menerima surat rekomendasi kelayakan kendaraan Water Treatment dengan Nomor: B/460/400.7.22/X/2025 tanggal 12 Oktober 2025. Dengan terbitnya surat rekomendasi tersebut, kendaraan Water Treatment BPBD Sulbar dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Layak digunakan melayani masyarakat, kendaraan tersebut menjadi salah satu aset penting dalam mendukung […]

  • Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 192
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menjelang berlakunya aturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar, per 1 Januari 2026 mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar resmi akan bertransformasi dengan pemisahan kelembagaan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagai langkah antisipasi, BPKPD Sulbar mulai mematangkan skema pengalokasian belanja pegawai agar proses […]

  • Rapat Gabungan Komisi DPRD Sulbar Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah

    Rapat Gabungan Komisi DPRD Sulbar Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 352
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Sulbar pada Kamis, 24 April 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD […]

expand_less