Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Politikus Apresiasi Presiden Batalkan Vaksin Gotong Royong Berbayar Individu

Politikus Apresiasi Presiden Batalkan Vaksin Gotong Royong Berbayar Individu

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Ming, 18 Jul 2021
  • comment 0 komentar

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.

“Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah,” tegasnya.

“Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid di Indonesia,” ujarnya.

Di dalam konteks ini, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mengimbau semua perlu mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi. “Termasuk kepada tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tidak lupa, juga kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat,” pungkasnya.

source: liputan.co.id

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tindaklanjuti PEKPPP Mandiri di Disnaker dan Dinsos, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Optimalkan Pemenuhan Bukti Dukung

    Tindaklanjuti PEKPPP Mandiri di Disnaker dan Dinsos, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Optimalkan Pemenuhan Bukti Dukung

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Sekretaris Disnaker Sulbar, Muhammad Alwi mengungkapkan masih adanya beberapa bukti dukung yang belum bisa disiapkan petugas pelayanan pada Disnaker dikarenakan minimnya produk data pendukung dari Bidang Teknis. ‘’Kendati kami sedikit mendapatkan hambatan dalam pengumpulan bukti dukung, kami optimis akan ada penambahan bukti dukung sesuai target waktu yang diberikan Tim Yanlik KemenPANRB,’’ kata Alwi. Sementara, Plt. […]

  • Catatan dari Desa Bela-Kopeang: Negara yang Belum Sampai di Ujung Jalan

    Catatan dari Desa Bela-Kopeang: Negara yang Belum Sampai di Ujung Jalan

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Desa Bela hanyalah satu potret kecil. Di Sulawesi Barat, masih banyak wilayah dengan kondisi serupa—tersebar di hampir semua kabupaten. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah berada dalam tekanan. APBD yang kini sekitar Rp 1,8 triliun pasca efisiensi, membuat ruang pembangunan tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan secara bersamaan. Di titik ini, saya sampai pada satu kesimpulan dari […]

  • Ridwan Kamil Resmikan Revitalisasi Pasar Harapan Jaya Bekasi

    Ridwan Kamil Resmikan Revitalisasi Pasar Harapan Jaya Bekasi

    • calendar_month Rab, 20 Apr 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 231
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan revitalisasi pasar Harapan Jaya Kota Bekasi, Rabu (20/4/2022). Pasca-revitalisasi, pasar yang berlokasi di Jalan Harkit Raya, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara ini tampak lebih tertata, rapi, bersih dan nyaman bagi pengunjung. Revitalisasi pasar Harapan Jaya yang merupakan program pasar rakyat Jabar juara ini menelan biaya Rp15 […]

  • Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi RUU Inisiatif DPR RI

    Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi RUU Inisiatif DPR RI

    • calendar_month Sel, 18 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Diketahui, RUU KUHAP sebelumnya sempat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024 dan Prolegnas Jangka Menengah pada DPR RI periode sebelumnya. Namun, hingga akhir masa jabatan DPR 2019-2024, pembahasan RUU tersebut tak mengalami kemajuan berarti. Pada periode DPR 2024-2029, RUU KUHAP masuk menjadi salah satu satu RUU dari 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025. Adapun setelah resmi menjadi […]

  • Fraksi Demokrat Pasangkayu Tolak Dana BKK

    Fraksi Demokrat Pasangkayu Tolak Dana BKK

    • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 599
    • 0Komentar

    Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa membantah hal tersebut, kata dia pengerjaan proyek menggunakan dana BKK mustahil dilakukan sebelum penetapan APBD-P 2018. Seharusnya jika di curigai demikian, Fraksi Demokrat semestinya memaksimalkan fungsi pengawasannya dilapangan. “Bagaimana mau dikerjakan kalau belum disahkan, makanya itulah fungsi DPRD melakukan pengawasan secara melekat. Kroscek dilapangan, jangan berasumsi” terangnya. Justeru kata dia, […]

  • Sesi Seminar Pelatihan DLA, Berbagai Inovasi Digital Mendukung Misi Panca Daya

    Sesi Seminar Pelatihan DLA, Berbagai Inovasi Digital Mendukung Misi Panca Daya

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Plt Kepala Diskominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menuturkan, Pelatihan DLA ini untuk menumbuhkan digital mindset di level pimpinan OPD guna mendorong transformasi digital dalam setiap pengambilan kebijakan. Berbagai materi digitalisasi diterima oleh peserta, terakhir melalui seminar, setiap kelompok memaparkan rencana aksi berdasarkan lima misi panca daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S […]

expand_less