Saat melakukan pengecekan, Akmal pun melakukan dialog dengan seluruh OPD, memastikan penggunaan kendaraan dinas dijalankan sesuai aturan.
Regulasi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (*)
“Profesionalisme bukan sekadar keahlian teknis, tetapi juga mencerminkan etika kerja, loyalitas terhadap negara, dan komitmen…
‘’Memasuki hari ke-3, kami telah melakukan verifikasi hasil evaluasi yanlik sebanyak 7 lokus dari 4…
Daerah irigasi Lakejo mencakup 1.265 hektare lahan pertanian dengan tujuh kelompok P3A aktif di bawah…
Dalam kesempatan itu, Tim dari Prodi S2 Kesehatan Lingkungan FKM Unhas, Agus Bintara memaparkan profil…
Selain bantuan, juga ada penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulbar dgn IHS. Murdanil menyebutkan, tujuannya…
“Saya percaya, tidak ada pemimpin yang bisa sukses sendiri. Semua butuh kerja sama, kolaborasi, dan…
