Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Penerapan Mekanisme Kerja Dinamis Pelayanan Publik Tetap Maksimal

Penerapan Mekanisme Kerja Dinamis Pelayanan Publik Tetap Maksimal

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 19 Jun 2023

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar mulai menerapkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD) bagi Aparatur Sipil Negara. Dengan MKD, maka ASN dapat bekerja di mana saja dengan output dan outcome terukur yang sudah disepakati sebagai target kerjanya.

Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jabar Teten Ali Mulku Engkun, dengan MKD maka ASN dapat memilih waktu kerja secara kustom, kapan pun di mana pun selagi mendapat persetujuan dari pimpinan dan syarat yang ditentukan.

MKD sudah melalui proses survei melalui kuesioner melibatkan responden PNS Pemdaprov Jabar, dengan komposisi 94 persen keterwakilan masing – masing perangkat daerah. Jumlah PNS Pemdaprov Jabar di luar guru tenaga kependidikan 8.871 orang.

Setelah survei, MKD diuji coba di Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah. Hasilnya, MKD menghasilkan kinerja yang lebih efisien terutama anggaran.

“Kita sudah mencobanya dan ternyata kinerja tidak menurun bahkan terjadi penghematan. Seperti hemat BBM, biaya makan dan menciptakan birokrasi yang agile (lincah),” ujar Teten saat peluncuran MKD di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).

Menurut Teten, MKD saat pandemi berorientasi pada kehadiran sementara MKD pascapandemi berorientasi output dan outcome. MKD pun, katanya, sesuai dengan arahan Gubernur Ridwan Kamil pada 9 Mei 2022 yang menegaskan Jabar siap melaksanakan work from home (WFH) secara permanen. Demikian juga dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Work life balance,” cetus Teten.

Teten menjamin pelayanan 100 persen tidak akan terganggu ketika ASN melaksanakan MKD. Sebagai buktinya, selama pandemi dengan WFH Pemdaprov Jabar berhasil meraih ratusan penghargaan. Tahun 2020 Pemdaprov meraih 122 penghargaan dan 2021 sebanyak 157 penghargaan.

Kepala BKD Jabar Sumasna menambahkan, DWA dapat dilaksanakan bagi ASN tertentu, yakni ASN dalam Box 4,5,7,8 dan 9, jika merujuk pada 9 – Box Talenta kepegawaian.  BKD juga telah melaksanakan verifikasi layanan publik mana saja yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelayanan tatap muka.

“Kami sudah melakukan verifikasi ASN, khususnya Box 4,5,6,8,9. Pelayanan publik mana yang bisa dan tidak bisa diterapkan dengan MKD. Misal tenaga kesehatan yang harus tatap muka tidak bisa MKD, kita filter mana yang bisa remote dan tidak. Jadi pelayanan yang harus bertemu langsung dengan masyarakat tidak bisa melaksanakan MKD,” tegasnya.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan ASN yang bersangkutan seperti memiliki peralatan seperti laptop dan bandwith internet untuk melaksanakan tugasnya atau tidak. Kinerja ASN setiap bulan juga akan dievaluasi. BKD juga sudah memiliki early warning system dalam pengawasan terhadap ASN yang melaksanakan MKD.

MKD juga didukung sistem informasi kepegawaian yang lengkap, mulai dari aplikasi Dokumen Persuratan Elektronik, aplikasi TRK (E-Kinerja), aplikasi E – SAKIP, dan aplikasi KMOB Kehadiran.

Model pembagian mekanisme kerja dinamisnya pun sudah jelas, seperti pembagian hari dan lokasi kerja: kapan reguler di kantor dan kapan fleksibel di luar, berapa jam kerja reguler berapa jam fleksibel.

MKD bisa diterapkan di kabupaten/kota. Salah satu yang berkomitmen Pemda Kota Tasikmalaya. Bahkan Pj. Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah hadir dalam peluncuran MKD di Gedung Sate.  “Tasikmalaya sendiri sudah menyiapkan tim untuk mereplikasi MKD,” tutur Cheka.

Sejauh pengamatannya, Jabar merupakan provinsi pertama dan satu – satunya di Indonesia yang menerapkan MKD, sesuai instruksi Pemerintah Pusat yang nomenklaturnya disebut Flexibel Working Arrangement (FWA).

“MKD merupakan impelementasi sistem kerja yang diminta Presiden, dan Jabar pertama kali menerapkannya,” ucap Cheka.

MKD di Jabar, menurut Cheka, menjadi jawaban bagi ASN generasi Z yang mobile dan multitasking. Dengan MKD, ASN generasi Z yang diperkirakan mencapai 30 persen dari total ASN, dapat bekerja fleksibel dan dinamis namun bertanggung jawab dengan target kinerjanya.

Mekanisme Kerja Dinamis sendiri diluncurkan di Gedung Sate oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Senin (19/6/2023), bersamaan diluncurkan pula Bugar.id dan Senam Bugar di Tempat Kerja, yang menjadi paket pelengkap MKD.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapangan Tembak Sotaralo dan Kantor Polsubsektor Sarjo di Resmikan

    Lapangan Tembak Sotaralo dan Kantor Polsubsektor Sarjo di Resmikan

    • calendar_month Kam, 14 Jan 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.497
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H Siagian meresmikan lapangan tembak Sotaralo dan kantor Polsubsektor Sarjo, Rabu 13 Januari. Hadir pula dalam kesempatan itu Wakapolres Kompol Ade Chandra, Camat Sarjo Mety, serta sejumlah perwakilan perusahaan di Pasangkayu. ” Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan serta kontribusi yang telah diberikan semua pihak, sehingga lapangan tembak Sotaralo […]

  • 833 Perwira Remaja TNI dan Polri Dilantik

    833 Perwira Remaja TNI dan Polri Dilantik

    • calendar_month Rab, 26 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 245
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah 833 orang calon perwira remaja (capaja) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pelantikan ini dilakukan pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2023 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Pelantikan para perwira dari Akademi TNI itu didasarkan pada […]

  • Dinas PUPR Sulbar Gelar Rapat Kerja Monev Pelaksanaan Program Triwulan I dan II Tahun 2025

    Dinas PUPR Sulbar Gelar Rapat Kerja Monev Pelaksanaan Program Triwulan I dan II Tahun 2025

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 247
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I dan II Tahun 2025, bertempat di Kawasan Wisata Malawwa, Mamuju, Sabtu 2 Agustus 2025. Acara yang mengusung tema “Menuju Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” ini dihadiri oleh […]

  • Rakerprov KONI Sulbar Jadi Momentum Evaluasi dan Penataan Cabang Olahraga

    Rakerprov KONI Sulbar Jadi Momentum Evaluasi dan Penataan Cabang Olahraga

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 296
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), Kamis, 7 Mei 2026. Agenda tersebut difokuskan pada persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pra-PON mendatang. Rakerprov diikuti pengurus KONI Sulbar, ketua cabang olahraga tingkat provinsi, serta ketua KONI kabupaten se-Sulbar. Ketua KONI Sulbar, Syamsul Samad mengatakan, forum […]

  • Polri Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Premanisme Lewat Call Center dan WhatsApp

    Polri Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Premanisme Lewat Call Center dan WhatsApp

    • calendar_month Ming, 18 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 247
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Divisi Humas Polri kembali mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aksi premanisme yang meresahkan lingkungan. Pengaduan bisa disampaikan melalui hotline Polri di 110 secara gratis, atau melalui WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa laporan yang diterima akan langsung ditindaklanjuti oleh […]

  • Bupati Pasangkayu Harap Timpora Tingkatkan Sinergitas Dengan Stakeholder

    Bupati Pasangkayu Harap Timpora Tingkatkan Sinergitas Dengan Stakeholder

    • calendar_month Kam, 10 Okt 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.386
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa meresmikan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pasangkayu, yang dibentuk oleh Kantor Imigrasi Kelasa II Non TPI Mamuju, Kamis 10 Oktober. Mewakili Bupati Pasangkayu Sekkab Firman mengaku mengapresiasi pembentukan Timpora tingkat Kecamatan ini. Dengan demikian pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing di Pasangkayu bisa dilakukan dengan […]

expand_less