Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Indonesia Siapkan Skenario Haji 2024

Indonesia Siapkan Skenario Haji 2024

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Ming, 13 Agu 2023
  • comment 0 komentar

Hal lain adalah kekacauan yang sempat terjadi dalam penjemputan jemaah haji usai melaksanakan wukuf sebagai puncak berhaji di Padang Arafah untuk melanjutkan perjalanan melontar jumrah di Muzdalifah dan Mina. Pemerintah Indonesia untuk musim haji 2023 telah menyewa 1.470 unit bus berkapasitas 47 kursi dari raksasa transportasi Saudi, Saptco, untuk membawa ratusan ribu jamaah dari penginapan mereka untuk keperluan wukuf dan melontarkan jumrah serta membawa pulang ke hotel masing-masing di Makkah.

Tetapi dalam praktiknya, jemaah Indonesia nyaris terlantar akibat bus yang semestinya membawa mereka ke Makkah terlambat tiba. Saat wukuf, banyak jemaah Indonesia yang tidak tertampung di dalam tenda, ditambah lagi minimnya fasilitas kamar mandi dan buruknya distribusi makanan sehingga membuat jemaah kelaparan dan letih.

Menag menyatakan, Pemerintah Indonesia telah melayangkan surat protes kepada Saudi atas kinerja kontraktor penyedia layanan (Mashariq). Nazaha selaku lembaga antikorupsi Pemerintah Saudi telah turun untuk menyelidiki kecerobohan yang dilakukan Mashariq, terkait penyediaan layanan kepada para jamaah haji Indonesia ketika melakukan wukuf dan melempar jumrah.

Hasilnya, Nazaha Saudi menemukan adanya sejumlah kekurangan pelayanan yang mestinya dilakukan Mashariq. Selain itu, ikut disorot mengenai jadwal penerbangan pesawat untuk membawa jemaah ke tanah suci dan fase pemulangan ke tanah air.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, semua masih dipelajari. Kemenag sedang mempertimbangkan apakah jadwal terbang landai di awal, kemudian meninggi ketika masuk jadwal padat pengiriman atau pemulangan di pertengahan, dan selanjutnya kembali melandai di akhir musim haji.

Kemenag juga akan mengevaluasi masa tinggal para jemaah di Makkah dan Madinah. Pemerintah, ucap Hilman, berharap dapat dipersingkat dan tidak lagi lama seperti tahun-tahun sebelumnya. “Tapi semua tergantung dengan regulasi yang ada di Pemerintah Saudi,” kata Hilman.

Sementara itu, Koordinator Media Center Haji Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Dodo Murtado dalam keterangannya seperti dikutip dari website Kemenag menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji dari Pemerintah Saudi sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebanyak 8.000 orang meliputi 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus. Total, ada 210.680 kuota jemaah haji reguler dan 18.320 orang untuk haji khusus.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi Peduli, Polres Mamasa Bakti Sosial Bedah Rumah Warga Kurang Mampu.

    Aksi Peduli, Polres Mamasa Bakti Sosial Bedah Rumah Warga Kurang Mampu.

    • calendar_month Ming, 18 Sep 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Harry Andreas Menjelaskan program bedah rumah ini, merupakan wujud kepedulian Polda Sulbar dalam mengentaskan kemiskinan serta upaya Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ucap Kapolres Di tempat yang sama, pemilik rumah, Demma Taran merasa bersyukur telah mendapatkan kado terindah dari Polres Mamasa. “Kami tidak menyangka rumah saya akan jadi bagus,” ujar Demma sambil meneteskan air matanya. […]

  • Satresnarkoba Polres Majene Tangkap Pemasok Obat Terlarang di SPBU Malunda

    Satresnarkoba Polres Majene Tangkap Pemasok Obat Terlarang di SPBU Malunda

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 229
    • 0Komentar

    “Dari tas yang dibawa SS, kami menemukan sejumlah barang bukti,” jelasnya. Barang bukti yang diamankan dari SS meliputi: SS kini telah diamankan di Mapolres Majene untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini memperkuat dugaan adanya jaringan peredaran obat-obatan terlarang lintas kecamatan di wilayah Majene. IPTU Japaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini. “Pengungkapan […]

  • Pemkab Pasangkayu dan Pemkab se-Sulbar Rakor Dengan KPK RI.

    Pemkab Pasangkayu dan Pemkab se-Sulbar Rakor Dengan KPK RI.

    • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 344
    • 0Komentar

    “ Ini merupakan salah satu komitmen bersama dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilingkup pemerintah daerah, khususnya dibidang aset daerah” pungkasnya.(has)

  • Dinsos Sulbar Pakai Sistem Desil: Pastikan Bansos Hanya untuk Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

    Dinsos Sulbar Pakai Sistem Desil: Pastikan Bansos Hanya untuk Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 139
    • 0Komentar

    “Dinas Sosial melakukan verifikasi data dan survei langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data calon penerima bansos,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa DTSEN menggunakan sistem desil (pembagian 10 tingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan) untuk mengelompokkan keluarga dalam hal penyaluran bansos. Menurut, Idham sistem desil adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka, dengan membagi […]

  • Bupati Pasangkayu Serahkan LKPJ 2018 ke DPRD

    Bupati Pasangkayu Serahkan LKPJ 2018 ke DPRD

    • calendar_month Jum, 29 Mar 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 526
    • 0Komentar

    Sedangkan terkait pelaksanaan tugas umum pemerintahan sampai dengan tahun anggaran 2018, diklaim telah dilaksanakan secara baik, selaras, dan harmonis. Sehingga  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian daerah dan memartabatkan pemerintah daerah bisa di capai. “Disadari bahwa pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 masih terdapat kekurangan yang harus segera dibenahi secara bersama, sehingga […]

  • Presiden Jokowi Pimpin Rapat Restrukturisasi Kredit UMKM

    Presiden Jokowi Pimpin Rapat Restrukturisasi Kredit UMKM

    • calendar_month Sel, 18 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Namun Airlangga menambahkan, terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan yang harus dilakukan terutama dari segi perpajakan terkait UMKM. “Aturan dari PP [Peraturan Pemerintah] 130 Tahun 2000, penghapusan itu tidak lebih dari Rp350 juta, karena tentu sekarang kita lihat KUR itu kan udah 500 juta, jadi yang kita minta plafon dinaikkan ke plafonnya KUR,” imbuhnya. Terkait penyesuaian ketentuan […]

expand_less