Wagub Sulbar Tinjau Pelabuhan Tanasa, Potensi Besar untuk APBD Daerah

Dalam arahannya, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan pentingnya tahapan ini sebagai instrumen pengendali dalam penyelenggaraan usaha pertambangan yang berkelanjutan. “Pembahasan dokumen teknis ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, aman, dan berwawasan lingkungan,” ujar Chandra. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan […]

Menurutnya, pendekatan langsung ke kecamatan, desa, dan pusat pelayanan publik merupakan strategi efektif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan realisasi penerimaan daerah. Di tempat terpisah, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, mengatakan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya dilakukan melalui pelayanan pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga dengan memperluas edukasi kepada masyarakat […]

“ICS menjadi fondasi penting dalam memastikan penerapan praktik budidaya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan di tingkat pekebun. Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap Gapoktan Tamarunang Sejahtera dapat memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi ISPO sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat,” ujar Faizal. Faizal menekankan, keberhasilan implementasi ISPO memerlukan kolaborasi seluruh […]

“Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sulbar yang ada saat ini memuat rentang waktu 2018 hingga 2025. Perda No 1 tahun 2019 memang sudah perlu dilakukan pembahasan ulang dan penerbitan perda baru,” kata Bau Akram. “Kita perlu penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi, sektor pariwisata Sulbar ini berkembang. Ada beberapa destinasi wisata baru yang memerlukan perencanaan pengembangan. […]

Ia menjelaskan, pembentukan KIM dimulai dari tingkat desa melalui pemerintah desa, kemudian didaftarkan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten. Dengan pola tersebut, keberadaan KIM diharapkan benar-benar dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan warga. Untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, saat ini tercatat sekitar 50 KIM telah terbentuk. Namun, keberadaan kelompok tersebut masih […]

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)