EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan optimal dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial RI di Ruang Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025), yang dipimpin Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII meminta Kementerian Sosial untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan bantuan ATENSI bagi kelompok rentan. Validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sorotan agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Komisi VIII mendesak Kemensos melakukan validasi dan verifikasi DTKS secara periodik serta melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Ketepatan data adalah kunci keadilan dalam penyaluran bansos,” tegas Marwan dikutip dari laman DPR RI.
Komisi VIII juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran Kementerian Sosial. Mereka meminta realisasi anggaran 2025 dioptimalkan sesuai prioritas masyarakat miskin dan rentan, serta laporan rinci terkait belanja yang belum terealisasi hingga triwulan II, termasuk kendala pelaksanaannya.
“Penggunaan anggaran harus efisien dan transparan. Komisi VIII akan terus mengawasi agar seluruh alokasi benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Marwan, politisi Fraksi PKB.
Menariknya, Komisi VIII turut menyoroti keberadaan Sekolah Rakyat, salah satu program Kemensos untuk pendidikan informal dan pemberdayaan sosial. Komisi meminta penjelasan menyeluruh, termasuk dasar hukum, desain implementasi, sumber daya, dan mekanisme evaluasinya.
“Program Sekolah Rakyat harus punya legalitas jelas dan pelaporan yang akuntabel. Kami ingin program ini benar-benar memberdayakan masyarakat marjinal, bukan sekadar simbolik,” lanjut Marwan.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh masukan, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan disinergikan dengan lembaga pendidikan nonformal dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya agar dampaknya lebih luas.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa Komisi VIII akan terus mengawal kebijakan sosial Kemensos, baik dari sisi anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, demi memastikan program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (*)
