“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghormati dan siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan pelayanan masyarakat di daerah perbatasan tetap berjalan dengan baik,” ujar Murdanil.
Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah dan provinsi akan terus diperkuat guna mencapai kesepahaman teknis dalam penegasan batas wilayah sesuai ketentuan yang baru.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang efektif antar pemerintah daerah, sehingga persoalan batas wilayah dapat diselesaikan secara damai, transparan, dan berkeadilan. (Rls)
