Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Ratusan Masyarakat Pakava Demo Tolak Permendagri 60 Tahun 2018

Ratusan Masyarakat Pakava Demo Tolak Permendagri 60 Tahun 2018

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 8 Jan 2019
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Ratusan masyarakat Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Pasangkayu, Selasa 8 Januari.

Massa yang didominasi masyarakat adat ini menolak penetapan tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Donggala, Sulteng, oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 60 tahun 2018.

Salah satu koordinator aksi Jaya mengatakan, penetepan tapal batas itu telah merugikan mereka, sebab membuat sebagian desa mereka masuk ke wilayah Kabupaten Donggala. Olehnya Ia meminta DPRD dan Pemkab Pasangkayu melakukan upaya pembatalan Permendegri itu di pemerintah pusat.

“ Mohon dukungan DPRD dan Pemkab Pasangkayu untuk membatalkan Permendagri nomor 60 tahun 2018 itu. Kami tidak mau bergabung ke Donggala, karena jarak antara desa kami dengan pusat pemerintahan Donggala sangat jauh mencapai 100 kilo meter lebih, sedangkan ke Pasangakyu hanya sekira 24 kilo meter” tegasnya.

Jaya berharap permintaan mereka segera ditindaklanjuti, jika tidak pihaknya mengancam sekira 1.000 lebih wajib pilih di Desa Pakava akan golput pada Pemilu nanti.

Anggota DPRD Pasangkayu Ikram Ibrahim yang menerima aspirasi masyarakat Pakava menyebut, secara kelembagaan pihaknya amat mendukung pembatalan Permendagri nomor 60 tahun 2018 ini. Bukan hanya masyarakat Pakava yang dirugikan tapi Kabupaten Pasangkayu secara umum.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskes Sulbar Dukung Penuh Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

    Diskes Sulbar Dukung Penuh Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

    • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 186
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Plt Kepala Diskes Sulbar, dr Nursyamsi Rahim menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Januari–November), Rabu (29/10/2025),yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulbar itu dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi […]

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 204
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Menyusul arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rapat terkait Perkembangan Situasi Terkini yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika nasional yang berkembang. Rapat koordinasi yang digelar secara virtual […]

  • DKPPKB Sulbar Perkuat Digitalisasi Layanan Kesehatan melalui Dukungan Kominfopers

    DKPPKB Sulbar Perkuat Digitalisasi Layanan Kesehatan melalui Dukungan Kominfopers

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 180
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Melalui Muh. Saleh, Penelaah Teknis Kebijakan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 5 Februari 2026, terkait penguatan digitalisasi layanan di Balai Pelayanan Kesehatan Kantor […]

  • Sekretaris Dinkes Sulbar Paparkan Isu Strategis dan Renstra 2025–2029 pada Kegiatan Validasi Data Kesehatan Bidang P2P

    Sekretaris Dinkes Sulbar Paparkan Isu Strategis dan Renstra 2025–2029 pada Kegiatan Validasi Data Kesehatan Bidang P2P

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 120
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana B, memaparkan isu strategis dan Rencana Strategis Dinas Kesesehatan Sulbar Tahun 2025–2029, pada kegiatan Validasi Data Kesehatan Bidang P2P yang digelar di Hotel Aflah, Mamuju, Selasa 09 September 2025. Kegiatan ini diikuti 75 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sulbar serta pengelola program terkait penyakit menular, […]

  • Gubernur Sulbar Buka KKE-PEKSyar 2025, BI Targetkan Transaksi Rp11 Miliar untuk Dongkrak UMKM

    Gubernur Sulbar Buka KKE-PEKSyar 2025, BI Targetkan Transaksi Rp11 Miliar untuk Dongkrak UMKM

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 162
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) secara resmi membuka kegiatan Karya Kreatif Ekonomi (KKE) dan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar) 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar di Mall Maleo Town Square (Matos), Mamuju, Senin, 19 Juni 2025 malam. Acara yang berlangsung mulai 16 hingga 21 Juni ini mengusung tema “Sinergi […]

  • SDK-JSM Wujudkan Komitmen Pro-ASN, Sulbar Provinsi Pertama di Indonesia Cairkan Gaji 13 dan TPP 13 Sekaligus

    SDK-JSM Wujudkan Komitmen Pro-ASN, Sulbar Provinsi Pertama di Indonesia Cairkan Gaji 13 dan TPP 13 Sekaligus

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 336
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencairkan gaji ke-13, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Mei, dan TPP ke-13 secara bersamaan. Pencairan ini resmi dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025, sebagai bentuk komitmen kuat Pemprov Sulbar […]

expand_less