Satgas MBG Sulbar Evaluasi Pelaksanaan Program, Tekankan Kualitas Dapur, Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program MBG bersama Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Mamuju, Selasa (27/10/2026).

Rapat dipimpin Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad dan dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga sekaligus anggota Satgas MBG Sulbar, Hajrul Malik, Satgas MBG Kabupaten Mamuju yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan, serta Tim Sekretariat Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari kelanjutan pembukaan dapur SPPG wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kesiapan petunjuk teknis, pengawasan kualitas pangan, hingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.

Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, menekankan pentingnya implementasi arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar keberadaan dapur MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan kebutuhan bahan pokok dapur SPPG, seperti telur, daging ayam, dan beras, dengan mengutamakan pasokan dari BUMDes dan pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasional dapur, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, ketersediaan, dan ketentuan pengadaan.

“Program MBG harus memberikan manfaat ganda. Di satu sisi meningkatkan kualitas gizi anak-anak, di sisi lain menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, arahan Gubernur agar kebutuhan pangan dapur MBG melibatkan BUMDes dan pemasok lokal perlu dikawal implementasinya,” ujar Hajrul.

Menurutnya, dengan jumlah dapur MBG yang terus bertambah, kebutuhan pangan yang dihasilkan program ini menjadi peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Sulawesi Barat.

Selain persoalan rantai pasok, rapat juga menyoroti pentingnya sosialisasi penggunaan alat pelindung kerja (APK) bagi petugas dapur, pengawasan pengelolaan limbah, serta percepatan pemenuhan sertifikasi halal.

Sementara itu, Koordinator Regional SPPG, Firazh, menjelaskan bahwa petunjuk teknis operasional dapur MBG di wilayah 3T hingga saat ini belum diterbitkan. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses aktivasi dapur baru.