Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemerintah Kaji Penghapusan PPh untuk Petani Gula

Pemerintah Kaji Penghapusan PPh untuk Petani Gula

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 8 Jun 2018

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) untuk para petani gula saat menjual gula curahnya ke Perum Bulog. Hal ini mencuat karena ada keresahan dan keluhan dari Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, petani gula dalam negeri merasa kesulitan untuk menjual hasil perkebunan mereka. Alasannnya, saat ini mereka dikenakan PPh saat menjual gulanya kepada Perum Bulog. Apalagi Perum Bulog memiliki hak untuk membeli gula curah tersebut.

Saat ini skema yang digunakan bagi petani yang tidak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) PPh-nya dikenakan 1,5 persen, sedangkan yang tidak punya NPWP dikenakan 3 persen. Sayangnya banyak petani bahkan mayoritas tidak memiliki NPWP.

“Ini dirasa berat bagi petani,” kata Moeldoko usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri perekonomian, Jumat (8/6).

Di ssi lain, Harga Pokok Pembelian (HPP) gula dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp 9.700 per kg. Padahal sebelumya Kementerian Pertanian merekomendasikan harga belinya Rp 10.500 per kg.

“Jadi jangan dibebanin lagi dengan PPh, untuk itu jalan keluarnya kemungkinan PPh dihapus 0{578d3cea812c7902878fdabe62691299cd899fd574cffa0ca128e98df36828d0} biar petani tidak dibebani dan bisa bersaing,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Sulbar Salim S. Mengga Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Program

    Wagub Sulbar Salim S. Mengga Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Program

    • calendar_month Kam, 6 Mar 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Mamuju (ekspossulbar.co.id) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 5 Maret 2025. Rapat ini bertujuan memastikan program APBD yang akan dijalankan selaras dengan arahan pemerintah pusat melalui Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN-APBD Tahun Anggaran 2025. Serta dilakukan penyesuaian agar […]

  • Rapat Bersama Kemendagri, Biro Hukum Sulbar Dorong Revisi UU Pemda Perkuat Kedudukan GWPP

    Rapat Bersama Kemendagri, Biro Hukum Sulbar Dorong Revisi UU Pemda Perkuat Kedudukan GWPP

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 115
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam rangka mendukung program prioritas Presiden, di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Sekretariat GWPP dari berbagai […]

  • Tiga Partai tak Capai Jumlah Maksimum Bacaleg

    Tiga Partai tak Capai Jumlah Maksimum Bacaleg

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 398
    • 0Komentar

    Ketua KPU Syahran Ahmad menyampaikan

  • Ratusan ASN Pemkab Pasangkayu Dianugerahi Satyalancana Karya Satya

    Ratusan ASN Pemkab Pasangkayu Dianugerahi Satyalancana Karya Satya

    • calendar_month Sen, 7 Des 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 847
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Sebanyak 164 orang ASN Pemkab Pasangkayu mendapat penganugerahan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI. Penganugerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekkab Pasangkayu Firman kepada 19 orang ASN. Berlangsung di kantor BKPPD Pasangkayu, Senin 7 Desember. Ikut mendampingi Kepala BKPPD Pasangkayu Kasmuddin. Masing-masing lima orang untuk Satyalancana 30 tahun, empat orang Saytalancana 20 tahun, dan 10 […]

  • RPJMD Sulbar 2025-2029, DPRD dan Pemprov Sepakat Percepat Pembahasan

    RPJMD Sulbar 2025-2029, DPRD dan Pemprov Sepakat Percepat Pembahasan

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 176
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menyetujui jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2025-2029. Persetujuan dari fraksi-fraksi DPRD itu setelah mendengar jawaban Gubernur yang disampaikan oleh Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Jumat, 23 Mei 2025. […]

  • Kades Diminta Seriusi Penanganan Stunting

    Kades Diminta Seriusi Penanganan Stunting

    • calendar_month Kam, 7 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu Herny Agus saat membuka acara rembuk stunting, Kamis 7 Juli. Berlangsung disalah satu aula hotel di Pasangkayu. Hadir para unsur pimpinan Forkopimda, elemen terkait, serta para Kades. Dalam kesempatan itu, Wabup menyebut angka angka stunting di Pasangkayu masih tinggi. Berdasarkan data tahun 2021 mencapai angka 28,6 persen. Perlu straregi dan […]

expand_less