Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Musim Kemarau Meluas, BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan

Musim Kemarau Meluas, BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 25 Agu 2018

ekspossulbar.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, bahwa jumlah titik panas (hotspot-red) saat ini menunjukkan peningkatan seiring semakin meluasnya pengaruh musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Wilayah yang cukup signifikan mengalami peningkatan titik panas yaitu Kalimantan Barat (798 titik), Kalimantan Tengah (226 titik), Jambi (19 titik) dan Sumatera Selatan (13 titik),” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di Jakarta, Kamis (23/8) siang.

Peningkatan jumlah titik panas ini, menurut Kepala BMKG, diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar. Ia mengingatkan, kondisi tersebut perlu diperhatikan, agar tidak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar.

Menurut Dwikorita, BMKG terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih.

“Yang perlu diwaspadai adalah dampak paparan kabut asap jika sampai terbakar karena sangat berpotensi menganggu kesehatan,” tutur Dwikorita.

95,03 Persen Kemarau

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menerangkan, hasil monitoring yang dilakukan BMKG menunjukkan hingga pertengahan Agustus 2018 hampir seluruh wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau yaitu sebanyak 95.03 persen, sedangkan sisanya 4.97 persen masih mengalami musim hujan.

Musim kemarau ini diprediksi BMKG akan berlangsung hingga akhir Oktober 2018.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Harap RUU Kesehatan Dapat Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

    Presiden Harap RUU Kesehatan Dapat Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

    • calendar_month Sel, 11 Jul 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 950
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan nantinya dapat mereformasi pelayanan di bidang kesehatan. “Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita,” ujar Presiden dalam keterangan persnya setelah Peresmian Jalan Tol Cisumdawu, di Kabupaten Sumedang, Jawa […]

  • Pemprov Sulbar dan Baznas RI Sepakat Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

    Pemprov Sulbar dan Baznas RI Sepakat Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 296
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 17 November 2025. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten […]

  • Biro Hukum Sulbar Fasilitasi Penyempurnaan Ranperbup tentang Peraturan Internal RSUD Hajja Andi Depu Polman

    Biro Hukum Sulbar Fasilitasi Penyempurnaan Ranperbup tentang Peraturan Internal RSUD Hajja Andi Depu Polman

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 91
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Polewali Mandar tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (10/9/2026). Rapat yang dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat […]

  • Jelang Lebaran, Forkopimda Mamuju Pantau Harga di Pasar Sentral Mamuju

    Jelang Lebaran, Forkopimda Mamuju Pantau Harga di Pasar Sentral Mamuju

    • calendar_month Kam, 27 Mar 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 233
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Jelang hari raya Idulfitri 1446 Hijriah, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, bersama Forkopimda Mamuju melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar Sentral Mamuju. Pemantauan ini juga di hadiri oleh Dandim 1418 Kolonel Inf. Andik Siswanto dan Kaporesta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutrisno, Saat pemantauan, Bupati Mamuju menyempatkan berbincang kepada pedangan […]

  • Ini Klarifikasi Bupati Pasangkayu Terkait Surat ke KPU

    Ini Klarifikasi Bupati Pasangkayu Terkait Surat ke KPU

    • calendar_month Sen, 23 Mar 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 379
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Baru-baru ini Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa melayangkan surat ke KPU Pasangkayu terkait permintaan data kependudukan yang diusulkan oleh calon independen. Menuai polemik disebagian kalangan masyarakat. KPU Pasangkayu pun telah mengeluarkan pernyataan menolak memberikan data itu. Agus Ambo Djiwa menyampaikan klarifikasi terkait surat yang disampaikannya ke KPU Pasangkayu ini. Ditegaskannya, permintaan data itu wajar […]

  • bpkpd sulbar

    BPKPD Sulbar Siap Dukung Pemeriksaan Itjen Kemendagri, Transparansi Jadi Komitmen

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 256
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan pemeriksaan dengan fokus pada tiga area strategis tata kelola keuangan daerah, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan, efektivitas belanja daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya […]

expand_less