Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Kam, 17 Jan 2019

ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Penetepan tapal batas antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Mendagri RI sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 60 tahun 2018, telah membuat gaduh di perbatasan kedua wilayah itu.

Bagaimana tidak, penetapan tapal batas itu dinilai merugikan salah satu pihak. Kabupaten Pasangkayu Sulbar, paling dirugikan dengan adanya Permendagri itu. Hampir sekira 5.400 kilo meter wilayah kabupaten paling utara Sulbar itu kini jatuh ke tangan Kabupaten Donggala Sulteng.

Keputusan itu membuat situasi di perbatasan khususnya di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu yang sebagian besar wilayahnya kini masuk di Kabupaten Donggala Sulteng, memanas. Masyarakat Pakawa menolak menjadi warga Sulteng.

Warga Pakawa telah melakukan aksi unjuk rasa. Tidak sampai disitu mereka juga mengancam golput jika Permendagri nomor 60 tahun 2018 itu tidak dicabut. Penolakan juga secara tegas disampaikan oleh Pemkab Pasangkayu dan Pemprov Sulbar.

Sontak hal ini membuat penyelenggara Pemilu mejadi pusing. Terlebih pelaksanaan Pemilu hanya tinggal 90 hari. Belum lagi mengenai empat TPS di Pakawa yang sudah terlanjur terdaftar di KPU Pasangkayu namun kini masuk dalam wilayah Sulteng. Begitupun terhadap nasib sekira 460 pemilih yang terdaftar di empat TPS tersebut.

Karena hal tersebut, penyelenggara Pemilu dari kedua wilayah itu harus melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pertemuan dilangsungkan di Desa Pakawa, Kamis 17 Januari. Pertemuan itu bertujuan mencari solusi terbaik mengenai proses Pemilu di wilayah Pasangkayu yang kini masuk ke wilayah Donggala.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Pasangkayu Pimpin Sertijab Kabag Ren

    Kapolres Pasangkayu Pimpin Sertijab Kabag Ren

    • calendar_month Sen, 16 Agu 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 910
    • 0Komentar

    PASANGKAYU, ekspossulbar.co.id –Kapolres Pasangkayu AKBP Didik Subiyakto, memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Pasangkayu, berlangsung di Lapangan Apel Corona, Senin 18 Agustus. Berdasarkan TR Kapolda Sulbar Nomor : ST/228/VII/2021, tanggal 27 Juli 202. Kabag Ren berganti dari AKP Abd.Mutalib Carlos kepada AKP Ria Arianty. Sertijab dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Hadir […]

  • Komitmen Dukung Program Prioritas Pemprov, Dinas Perhubungan Sulbar Siap Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah dan Layanan Transportasi

    Komitmen Dukung Program Prioritas Pemprov, Dinas Perhubungan Sulbar Siap Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah dan Layanan Transportasi

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 188
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Kerja Pemprov Sulbar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9). Rapat ini dihadiri para pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perhubungan Sulbar. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, turut hadir dan menyampaikan komitmen Dinas […]

  • Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award

    Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award

    • calendar_month Sel, 17 Sep 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 192
    • 0Komentar

    JAKARTA, EKSPOSSULBAR — Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menganugerahkan Paritrana Award kepada 12 Provinsi, 11 Kabupaten/Kota, 3 Desa, serta 13 pelaku usaha yang dinilai sukses mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bertempat di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Penganugerahan Paritrana Award tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah mengakselerasi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja […]

  • Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan, Pemprov Sulbar Lakukan Pengawasan Kearsipan di Mamasa

    Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan, Pemprov Sulbar Lakukan Pengawasan Kearsipan di Mamasa

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 193
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMASA – Tim Pengawasan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan di Kabupaten Mamasa, Sulbar, pada Senin, 8 September 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memastikan pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar kearsipan nasional di seluruh kabupaten/kota di Sulbar. Pengawasan ini selaras dengan visi […]

  • Capaian Penimbangan Balita di Lokus Pasti Padu Bebanga Baru 66 Persen, Dinkes Sulbar Dorong Pendampingan Intensif

    Capaian Penimbangan Balita di Lokus Pasti Padu Bebanga Baru 66 Persen, Dinkes Sulbar Dorong Pendampingan Intensif

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 190
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Capaian penimbangan balita di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, yang merupakan lokus Pasti Padu masih tergolong rendah. Data yang dipaparkan dalam Lokakarya Mini (Lokmin) bulanan Puskesmas Tampapadang, Rabu 10 September 2025, menunjukkan bahwa dari total 855 balita, hanya sekitar 564 balita (66%) yang telah ditimbang pada periode Agustus 2025. Artinya, masih terdapat 291 […]

  • Pemkab Pasangkayu Tolak Permendagri Tapal Batas Pasangkayu-Donggala

    Pemkab Pasangkayu Tolak Permendagri Tapal Batas Pasangkayu-Donggala

    • calendar_month Jum, 16 Nov 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 789
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengeluarkan peraturan tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng). Penetapan Permendagri nomor 60 tahun 2018 itu dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik tapal batas antar kedua daerah yang telah berlangsung menahun. Sayang, penegasan tapal batas oleh Kemendagri dinilai sepihak dan […]

expand_less