Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Kam, 17 Jan 2019

ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Penetepan tapal batas antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Mendagri RI sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 60 tahun 2018, telah membuat gaduh di perbatasan kedua wilayah itu.

Bagaimana tidak, penetapan tapal batas itu dinilai merugikan salah satu pihak. Kabupaten Pasangkayu Sulbar, paling dirugikan dengan adanya Permendagri itu. Hampir sekira 5.400 kilo meter wilayah kabupaten paling utara Sulbar itu kini jatuh ke tangan Kabupaten Donggala Sulteng.

Keputusan itu membuat situasi di perbatasan khususnya di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu yang sebagian besar wilayahnya kini masuk di Kabupaten Donggala Sulteng, memanas. Masyarakat Pakawa menolak menjadi warga Sulteng.

Warga Pakawa telah melakukan aksi unjuk rasa. Tidak sampai disitu mereka juga mengancam golput jika Permendagri nomor 60 tahun 2018 itu tidak dicabut. Penolakan juga secara tegas disampaikan oleh Pemkab Pasangkayu dan Pemprov Sulbar.

Sontak hal ini membuat penyelenggara Pemilu mejadi pusing. Terlebih pelaksanaan Pemilu hanya tinggal 90 hari. Belum lagi mengenai empat TPS di Pakawa yang sudah terlanjur terdaftar di KPU Pasangkayu namun kini masuk dalam wilayah Sulteng. Begitupun terhadap nasib sekira 460 pemilih yang terdaftar di empat TPS tersebut.

Karena hal tersebut, penyelenggara Pemilu dari kedua wilayah itu harus melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pertemuan dilangsungkan di Desa Pakawa, Kamis 17 Januari. Pertemuan itu bertujuan mencari solusi terbaik mengenai proses Pemilu di wilayah Pasangkayu yang kini masuk ke wilayah Donggala.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Akhir Tahun 2025, Karo Umum Sulbar Sampaikan Permohonan Maaf dan Ajak Jajaran Sambut 2026 dengan Semangat Baru

    Jelang Akhir Tahun 2025, Karo Umum Sulbar Sampaikan Permohonan Maaf dan Ajak Jajaran Sambut 2026 dengan Semangat Baru

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 262
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menjelang penghujung tahun 2025, suasana penuh keakraban mewarnai apel sore di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Biro Umum (Karo Umum) Setda Sulbar, Anshar Malle menggunakan momen tersebut untuk menyampaikan refleksi akhir tahun sekaligus permohonan maaf tulus kepada seluruh jajaran staf dan pegawai di lingkup kerjanya, Rabu, 24 Desember 2025. Berlangsung di […]

  • Narasumber Dialog Interaktif RRI Mamuju, DTPHP Sulbar Bahas NKV Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM

    Narasumber Dialog Interaktif RRI Mamuju, DTPHP Sulbar Bahas NKV Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 205
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi narasumber pada acara Dialog Interaktif RRI Mamuju, dengan topik “Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner untuk Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM,”. Acara ini berlangsung di Kantor RRI Mamuju, Jl.RE Martadinata, Mamuju, Senin (25/08/2025). Adapun narasumber Dialog Interaktif ini, diantaranya Analis Pasar Hasil Pertanian […]

  • Bupati Pasangkayu Harap Pembahasan Ranperda 2019 Dimaksimalkan

    Bupati Pasangkayu Harap Pembahasan Ranperda 2019 Dimaksimalkan

    • calendar_month Kam, 27 Des 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 592
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menghadiri sidang paripurna persetujuan bersama enam rancangan perturan daerah (Ranperda), Kamis 27 Desember. Dalam sambutanya bupati dua periode itu mengaku amat mengapresiasi penetapan enam Ranperda itu menjadi Perda. Sebab, menjadi salah satu capaian kerja keras DPRD Pasangkayu di tahun 2018 ini. “ Ranperda yang telah disetujui bersama ini […]

  • Supervisi dan Advokasi Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Sulbar Tindak Lanjuti Implementasi Aplikasi Simpoldagri

    Supervisi dan Advokasi Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Sulbar Tindak Lanjuti Implementasi Aplikasi Simpoldagri

    • calendar_month Rab, 22 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 86
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan supervisi dan advokasi sebagai tindak lanjut atas Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.2.1/e-786/Polpum tanggal 15 Juli 2026 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri). Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin […]

  • Perkimtanhub Sulbar dan Komisi III Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 2026

    Perkimtanhub Sulbar dan Komisi III Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 2026

    • calendar_month Sab, 12 Sep 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 97
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun 2026. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, Kamis (10/9), rapat tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat […]

  • Gubernur Sulbar Perkuat Posko Karhutlah, Dua Titik Api di Mamasa Masih Terbakar

    Gubernur Sulbar Perkuat Posko Karhutlah, Dua Titik Api di Mamasa Masih Terbakar

    • calendar_month Kam, 27 Agu 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 127
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah), sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko Karhutlah, Kamis, 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan, terdapat 3.045 titik panas (hotspot) yang terpantau di wilayah Sulbar. Dari jumlah tersebut, […]

expand_less