Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Kam, 17 Jan 2019

ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Penetepan tapal batas antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Mendagri RI sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 60 tahun 2018, telah membuat gaduh di perbatasan kedua wilayah itu.

Bagaimana tidak, penetapan tapal batas itu dinilai merugikan salah satu pihak. Kabupaten Pasangkayu Sulbar, paling dirugikan dengan adanya Permendagri itu. Hampir sekira 5.400 kilo meter wilayah kabupaten paling utara Sulbar itu kini jatuh ke tangan Kabupaten Donggala Sulteng.

Keputusan itu membuat situasi di perbatasan khususnya di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu yang sebagian besar wilayahnya kini masuk di Kabupaten Donggala Sulteng, memanas. Masyarakat Pakawa menolak menjadi warga Sulteng.

Warga Pakawa telah melakukan aksi unjuk rasa. Tidak sampai disitu mereka juga mengancam golput jika Permendagri nomor 60 tahun 2018 itu tidak dicabut. Penolakan juga secara tegas disampaikan oleh Pemkab Pasangkayu dan Pemprov Sulbar.

Sontak hal ini membuat penyelenggara Pemilu mejadi pusing. Terlebih pelaksanaan Pemilu hanya tinggal 90 hari. Belum lagi mengenai empat TPS di Pakawa yang sudah terlanjur terdaftar di KPU Pasangkayu namun kini masuk dalam wilayah Sulteng. Begitupun terhadap nasib sekira 460 pemilih yang terdaftar di empat TPS tersebut.

Karena hal tersebut, penyelenggara Pemilu dari kedua wilayah itu harus melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pertemuan dilangsungkan di Desa Pakawa, Kamis 17 Januari. Pertemuan itu bertujuan mencari solusi terbaik mengenai proses Pemilu di wilayah Pasangkayu yang kini masuk ke wilayah Donggala.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pasangkayu Relaksasi Pajak dan Retribusi Pasar dan Warung

    Bupati Pasangkayu Relaksasi Pajak dan Retribusi Pasar dan Warung

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 372
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Berbagai upaya dilakukan Pemkab Pasangkayu menanggulangi dampak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Terbaru Bupati Agus Ambo Djiwa memutuskan menunda (relaksasi) penagihan pajak dan retribusi bagi pasar, kios dan rumah makan. ” Dimasa pandemi ini semua terdampak secara ekonomi. Daya beli masyarakat menurun yang secara otomatis berdampak pada pendapatan para pedagang. Makanya saya putuskan menunda […]

  • Pemkesra Sulbar Terima Trantibumlinmas, Bahas Implementasi Standar Pelayanan Minimal

    Pemkesra Sulbar Terima Trantibumlinmas, Bahas Implementasi Standar Pelayanan Minimal

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 139
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi terkait implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kantor Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan, pemenuhan, serta pelaporan SPM Bidang […]

  • Dinkes Sulbar Perkuat Puskesmas Lara, Percepatan Penanganan Stunting di Tasokko Terus Digencarkan

    Dinkes Sulbar Perkuat Puskesmas Lara, Percepatan Penanganan Stunting di Tasokko Terus Digencarkan

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 326
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MATENG — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penguatan kapasitas Puskesmas Lara sebagai upaya mendukung percepatan penanganan stunting di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, yang menjadi salah satu lokus Pasti Padu bertempat di Puskesmas Lara, Rabu 17 September 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Quick Wins Sulbar Sehat, sejalan dengan visi […]

  • Pertemuan Strategis Wagub Sulbar-Menag RI: Bahas Program Keagamaan Hingga Haji

    Pertemuan Strategis Wagub Sulbar-Menag RI: Bahas Program Keagamaan Hingga Haji

    • calendar_month Sel, 6 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 283
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, melakukan kunjungan silaturahmi ke Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, pada Selasa siang, 6 Mei 2025, di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Salim didampingi oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhammad Zain, yang juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan […]

  • RKPD 2027 Mulai Disusun, Gubernur Sulbar Siapkan Rp60 Miliar Program Padat Karya

    RKPD 2027 Mulai Disusun, Gubernur Sulbar Siapkan Rp60 Miliar Program Padat Karya

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026. Forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah Sulawesi Barat tahun 2027. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, […]

  • Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 273
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menjelang berlakunya aturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar, per 1 Januari 2026 mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar resmi akan bertransformasi dengan pemisahan kelembagaan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagai langkah antisipasi, BPKPD Sulbar mulai mematangkan skema pengalokasian belanja pegawai agar proses […]

expand_less